Wakil Ketua DPD: Soal THR, Pemerintah Butuh Dukungan Kita

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin.

Jakarta, Sumselupdate.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menyusun kebijakan terkait dengan Tunjangan (THR) keagamaan tahun 2021.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tengah menghimpun masukan dan informasi terkait kondisi dunia usaha menjelang lebaran tahun ini.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, Sabtu (20/3/2021) memberikan masukan kepada pemerintah agar menjadi bahan pertimbangan kebijakan.

“Semua aspek kehidupan di Indonesia tengah dibayang-bayangi Corona. Kita sedang menghadapi fase sulit. Untuk menyatukan persepsi bersama bagaimana kita semua  menjadi bagian yang utilitas dalam merajut kebersamaan melewati badai ujian ini,” ujar senator  asal Bengkulu ini.

Mengenai tunjangan hari raya keagamaan, Sultan yakin pemerintah pasti menjadi wasit yang adil. Semua harus menerima dengan besar hati dan bijaksana.

Sultan juga menguak fakta dari Jobstreet Indonesia yang melakukan survei terhadap tenaga kerja yang terkena dampak dari pandemi covid-19 pada akhir tahun 2020.

Hasilnya  35% pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 19% pekerja dirumahkan sementara.

Country Manager Jobstreet Indonesia Faridah Lim menjelaskan, lebih dari 50% tenaga kerja di Indonesia mengalami dampak dari pandemi covid-19, entah itu di PHK atau dirumahkan sementara.

“Banyak usaha  gulung tikar, banyak juga memberhentikan permanen dan merumahkan sementara karyawan. Dalam kondisi seperti ini justru survive dan dapat bertahan yang paling penting. Jadi untuk kelompok buruh saya meminta  duduk bersama dengan pemerintah membahas kebijakan ini. Apakah kemudian secara tekhnis tunjangan keagamaan dibayarkan penuh atau dicicil menjadi kesepakatan secara tekhnis. Yang penting semangat kita sama dan dijamin Undang-Undang yaitu buruh mendapatkan haknya berhari raya,” tambahnya.

Ketentuan mengenai THR baik terkait perhitungan dan siapa yang berhak mendapatkan THR diatur dalam Permenaker nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Tahun lalu pemerintah membuat surat edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 bertujuan untuk memastikan pekerja tetap mendapat haknya dengan tetap memperhatikan kondisi perusahaan.

Dengan SE tersebut, perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan, maka pemberian THR bisa dilakukan secara bertahap atau ditunda. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.