Palembang, Sumselupdate.com – Lagi-lagi, janji pihak Dinas Pendidikan Sumsel akan pencairan gaji guru honor daerah (honda) yang mandeg sejak lima bulan terakhir hanya isapan jempol.
Akibatnya, puluhan guru honor SMA/SMK dari kabupaten/kota pun mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Sumsel, Rabu (31/5/2017).
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Drs Widodo, MPd, menjanjikan akan melakukan pencairan gaji guru honor SMA/SMK yang tersendat selama 6 bulan akan dicairkan pada akhir Mei. Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel, Budiono, mengaku pihak Dinas Pendidikan Sumsel terpaksa menunda pencairan gaji guru honor SMA/SMK di Sumsel, pasalnya masih ditemukan banyak kesalahan administrasi di lapangan.
“Kami juga diminta oleh anggota DPRD menunda pencairan gaji guru honor SMA/SMK di Sumsel, karena banyak data yang tidak valid saat dilakukan verifikasi,” katanya.
Dikatakan, berdasarkan data Dinas Pendidikan Sumsel tercatat ada sebanyak 705 guru honor SMA/SMK di Sumsel yang berhak mendapatkan pencairan gaji, namun setelah dilakukan verifikasi ulang masih banyak ditemukan kesalahan pendataan.
“Untuk itu pencairan ini kami tunda terlebih dahulu sampai waktu yang belum ditentukan,” katanya lagi.
Menurutnya, persoalan di lapangan masih ada guru honor SMA/SMK yang tidak linier dan tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pencairan gaji.
“Kami sebenarnya juga kasihan dengan guru-guru honorer SMA/SMK ini, namun mau bagaimana lagi persoalan pencairan gaji ini sangat krusial dan belum menemukan titik temu,” imbuhnya.
Lanjutnya, persoalan dana pihak Disdik Sumsel melalui APBD sudah menyiapkan anggaran untuk pencairan gaji guru honor SMA/SMK yakni sebesar Rp 15 Miliar.
“Pada prinsipnya anggaran sudah siap, tapi kami didesak oleh anggota dewan untuk tidak mencairkannnya terlebih dahulu, karena dinilai nantinya akan menimbulkan persoalan baru,” kata Budi.
Sementara itu, pantauan di kantor Disdik Sumsel, Rabu (31/5), tampak puluhan guru ramai memadati untuk meminta kejelasan pencairan gaji mereka yang belum ada kejelasan kapan akan dibayar.
“Saya punya SK Bupati, linier dan administrasi-nya lengkap bahkan saya sudah 14 tahun menjadi guru honor SMA tetapi sampai saat ini gaji 6 bulan saya belum jelas kapan akan dibayar,” keluh salah seorang guru.
Ditambahkan, seharusnya dengan peralihan SMA/SMK dari Kabupaten/Kota ke Provinsi bisa lebih baik dan bukannya menimbulkan persoalan baru. “Kalau seperti ini berarti hanya janji-janji saja gaji kami akan dicairkan, belum ada kejelasan dan justru molor terus,” tegasnya. (sbw)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
