Baturaja, Sumselupdate.com – Sejak kebijakan sekolah tingkat SMA/SMK diambil alih Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, membuat guru di daerah galau dibuatnya.
Terlebih lagi nasib guru honorer yang kini nasibnya terkatung-katung akibat belum diterimanya hak mereka berupa gaji hingga telat bebulan-bulan.
“Sudah empat bulan kami belum terima gaji. Bukan ini saja, sebelumnya bahkan lebih akan sampai enam bulan semenjak diambil alih provinsi,” ucap Ita, salah satu guru honorer di OKU, Kamis (19/10/2017).
Menurut Ita, alasan belum gajian dijelaskan jepala sekolah bermacam-macam, ada mengatakan Dinas Provinsi belum bisa menentukan kebijakan lantaran tidak ada anggaran maupun alasan lainnya.
“Mati! Kami mau makan apa kalau tidak ada jalan keluar dana untuk bayar honor, kecuali honor dengan SK Bupati. Sedangkan di Baturaja tidak ada yang SK Bupati, seluruhnya (hanya) SK Kepsek,” keluhnya.
Alhasil ucap mereka, karena gaji kerap telat dibayar dan tak tentu kapan akan dibayar, para guru ini terpaksa harus “gali lubang tutup lubang” pinjam sana-sini guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Untuk makan kami harus berutang,” paparnya.
Ditambahkan guru honorer lainnya, jika gaji mereka sebagai honorer dihitung berdasarkan jam mengajar,
“Kalau di tempat kami sih, untuk guru Rp40ribu per jam, ya tinggal dikalikan saja berapa jam mengajar. Kalau untuk TU sekitar Rp750.000–Rp800.000 per bulan, tinggal dikalikan berapa bulan. Misalnya 6 bulan gajian dikalikan. Emang besar sih (kelihatannya) tapi nunggunya lama dan juga kadang mesti cari utangan dulu untuk menutupi kebutuhan sehari–hari,” cetusnya.
Para guru honorer ini berharap agar gaji mereka dapat segera dibayar, dan ke depan pembayaran gaji dapat lancar dan tidak telat lagi.
“Ya kami harap jangan sampai telat bayarnya, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan kami. Kita tidak tahu bagaimana untuk ke depannya ini, apakah dibayar 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali,” harapnya.
Sementara itu, salah seorang kepala SMA yang ada di OKU membenarkan bahwa guru honorer belum digaji. “Sudah 7 bulan dan ini sudah pening mau bayarnya gimana. Kami bingung mau nyari kemana dana untuk menutupi semuanya itu,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua MKKS SMA Budi Taryono mengaku, tidak tahu pasti apakah semuanya sudah dibayar apa belum. “Karena di OKU ini kan semuanya SK kepala sekolah, jadi tergantung sekolah masing–masing, Nah apakah sudah dibayar kami tidak tahu pastinya,” tandasnya. (wid)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
