Universitas Mahasaraswati Bali Dukung MPR RI  Tetapkan PPHN

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali.

Bali, Sumselupdate.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi dukungan civitas akademika Universitas Mahasaraswati Denpasar, Bali, agar MPR RI berwenang menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dukungan ini melengkapi support serupa yang datang dari berbagai kampus di Bali, seperti Universitas Negeri Udayana, Universitas Ngurah Rai, dan Universitas Warmadewa.

Read More

Ssbelumnya, dukungan juga datang dari Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN).

“Badan Pengkajian MPR RI sedang mematangkan perumusan naskah PPHN sebagai dasar, arah, tujuan, dan tahapan pembangunan nasional. Sehingga bisa menggambarkan capaian besar yang ingin dicapai Indonesia 50 sampai 100 tahun ke depan. Sekaligus menjawab apakah Indonesia akan memilih menjadi negara pertanian, maritim, industri, atau bahkan gabungan ketiganya,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas Mahasaraswati, Denpasar, Bali, Selasa (18/5/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, presiden, gubernur, bupati/walikota terpilih bertugas menjabarkan teknis cara pencapaian arah besar Indonesia yang terangkum dalam PPHN. Dengan demikian, visi misi calon presiden, gubernur, dan bupati/walikota, akan merujuk kepada PPHN sebagai visi misi negara.

“Sehingga menjamin kesinambungan antara pembangunan pusat dan daerah, serta keberlanjutan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode penggantinya. Menghindari proyek mangkrak, atau salah sasaran pembangunan yang justru malah menghamburkan uang rakyat,” jelas Bamsoet.

Dikatakan, berkat Haluan Negara sebagai konsensus dalam jangka panjang, negara-negara Skandinavia bisa lolos dari pengaruh kesenjangan akibat neoliberalisme. Sekaligus menjaga cita-cita bersama dari penetrasi pemimpin politik yang pergerakannya cenderung liar.

Pola pembangunan model Haluan Negara juga sudah diterapkan China sejak 1953. Bahkan mereka sudah memiliki Visi China 2050.

Dia mengingatkan  mahasiswa dan generasi muda  mewaspadai penyebaran berbagai paham global yang tidak sejalan dengan jati diri bangsa. Sebab dalam menghancurkan suatu bangsa atau negara, musuh terlebih dahulu menghancurkan ingatan sejarah generasi mudanya.

“Generasi muda yang lupa terhadap asal usul bangsa, abai terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, adalah awal dari kehancuran Indonesia. Bagaimana pun masa depan Indonesia, sepenuhnya berada di tangan anak-anak muda,” tandas Bamsoet.

Atas dasar itulah, kata dia, dari perspektif ideologis, PPHN juga menekankan agar pola pembangunan yang diselenggarakan juga dalam kerangka menjaga dan memperkuat ideologi negara. Mengingat ke depan berbagai tantangan kebangsaan akan semakin kompleks dan dinamis. Sehingga perlu dibangun benteng ideologi dan penguatan karakater bangsa.

“Jika tidak siap dan waspada, kita akan tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas terotorial dan batas waktu. Berbaurnya ancaman militer dan non-militer telah mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi, yang terkadang juga memanfaatkan pembangunan untuk menggerus jati diri sebuah bangsa,” papar Bamsoet. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.