Tudingan Dewan Disikapi Bijak Pemkab OKU

Mirdaili

Baturaja, Sumselupdate.com -Tampaknya tudingan yang disasarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ogan Komering Ulu (OKU) terhadap pihak eksekutif dan jajarannya yang disebut-sebut lelet menyerahkan berkas maupun usulan/program ke dewan sehingga menyebabkan terjadinya perlambatan proses legislasi, disikapi bijak Pemkab OKU.

Asisten I Setda OKU, Mirdaili SSTP MSi, menyatakan tak ingin menyalahkan pihak manapun atas tudingan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Kita tidak bisa menyalahkan, dan siapa pula yang ingin disalahkan. Kita sendiri berusaha untuk tepat waktu,” ujar Ameng, sapaan akrab Mirdaili, Rabu (3/8).

Menurut dia, dimungkinkan hal ini terjadi lantaran kesibukan masing-masing kedua lembaga penyelenggara pemerintah daerah ini saja. Apalagi banyak kegiatan dan agenda lain yang bersifat nasional dan lain-lain.

“Kita juga terus berusaha untuk tepat waktu. Dan kadang juga tepat waktu. Di sisi lain juga begitu (sama-sama punya kesibukan). Lihat sendiri sekarang, banyak kegiatan akan dihadapi secara marathon. Belum lagi kita disibukkan dengan penataan perangkat daerah. Ini juga harus dibahas dan harus selesai sebelum anggaran 2017 dibahas,” papar Ameng.

Intinya lanjut Ameng, jika DPRD siap, pihaknya pun siap menyerahkan segala hal yang diperlukan untuk dibahas bersama dalam proses legislasinya. Pun sebaliknya.

“Kita punya harapan yang sama dengan legislatif, dan berharap segala proses legislasi agar cepat selesai sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya,” tandasnya.

Sebelumnya, politisi senior di DPRD OKU dari Fraksi Golkar, Rusman Junaedhi, mengaku bahwa terjadi perlambatan proses legislasi di dewan sejak beberapa tahun belakangan.

Rusman menilai, itu merupakan kesalahan pihak eksekutif dan jajarannya (SKPD-SKPD) di lingkungan Pemkab OKU.

“Tidak profesionalnya orang-orang Pemda sesuai bidang tugas mereka. Mereka (SKPD) selalu kejar-kejaran. Tidak beres karena ketidaksiapan. Selalu menyerahkan berkas maupun usulan di batas-batas akhir. Padahal kami menunggu. Yang ada selama ini malah kami mengejar kesana,” cetus Rusman tempo hari.

Bahkan, di tahun anggaran ini saja, beberapa tahapan legislasi mulai dari pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), seakan dibahas secara kilat.

Kemudian secara marathon akan menggarap pembahasan LPj, APBD P, perubahan nomenklatur baru, serta APBD induk 2017. (yan)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.