Jakarta, Sumselupdate.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir pemerintah disebut omdo alias omong doang soal bantuan untuk masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Oleh karena itu dia minta kepada para menterinya untuk segera merealisasikannya.

Jokowi menginstruksikan hal itu kepada Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia minta agar seluruh bantuan itu bisa direalisasikan minggu ini.

“Berkaitan dengan dampak sosial ekonomi, saya minta Mensos, Menkeu juga, minggu ini semuanya harus bisa jalan. Ini sudah sangat-sangat bisa sekali,” tuturnya saat membuka rapat terbatas secara virtual, Senin (13/4/2020).

Bantuan yang dimaksud Jokowi secara menyeluruh. Mulai dari Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial langsung, kartu sembako maupun kartu sembako Jabodetabek.

Jokowi melihat masyarakat sudah sangat membutuhkan sederet bantuan tersebut. Hal itu dilihatnya ketika kemarin dia sempat beberapa kali membagi-bagikan sembako langsung ke jalanan.

Oleh karena itu, Jokowi minta semuanya bisa diterapkan minggu ini. Dia tak ingin masyarakat memandang pemerintah tidak bisa menepati janjinya.

“Semuanya harus jalan minggu ini. Saya turun ke bawah kemarin, saya melihat bahwa kebutuhan itu sudah ditunggu oleh masyarakat. Nanti di bawah melihat kita hanya omong saja, tapi barangnya ndak sampai ke rakyat,” tegasnya.

1. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penyaluran PKH yang sebelumnya per 3 bulan akan dilakukan menjadi per bulan mulai April.

Untuk bulan April-Juni, KPM akan menerima PKH sebanyak 2 kali. Durasi penyaluran ini akan berlangsung selama 1 tahun, dengan peningkatan anggaran dari sebelumnya Rp 29,13 triliun menjadi Rp 37,4 triliun.

2. Program Kartu Sembako untuk 20 Juta penerima. Sebelumnya, program ini untuk 15,2 juta penerima eksisting dengan besaran Rp150 ribu per bulan sejak Januari-Februari. Saat ini, ada penambahan 4,8 juta penerima tambahan dengan besaran Rp 200 ribu per bulan mulai Maret-Desember.

Dengan penambahan ini, total anggaran yang disiapkan menjadi Rp 43,6 triliun dari sebelumnya Rp 28,08 triliun.

3. Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dari program ini, setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan dan survei dengan total batuan sebesar Rp 3,55 juta.

Saat ini, pemerintah juga sedang melakukan pendataan pekerja terdampak COVID-19 baik yang ter-PHK, dirumahkan dengan unpaid leave, maupun yang mengalami penurunan income, yang kemudian akan diprioritaskan menjadi penerima kartu Pra Kerja.

4. Pemerintah memberikan diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi. Dari data, Rumah Tangga daya 450 VA adalah sebanyak 24 Juta pelanggan, dan akan diberikan pembebasan biaya listrik. Sedangkan untuk Rumah Tangga daya 900 VA subsidi sebanyak 7 Juta pelanggan akan diberikan keringanan biaya listrik sebesar 50%. Masa berlaku keringanan ini adalah untuk Bulan April-Juni 2020.

5. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya adalah untuk meringankan beban UMKM. Skema kebijakan adalah melakui relaksasi kebijakan penyaluran KUR, melalui penundaan angsuran dan pembebasan bunga selama 6 bulan.

6. Bantuan sosial khusus untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kepala keluarga (KK) warga DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK warga Bodetabek berupa sembako setara Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan.

7. Program keselamatan yang dilaksanakan Polri. Bantuan ini berupa bansos dan pelatihan yang ditujukan untuk pengemudi taksi, sopir bus, truk hingga kernet. Targetnya ada 197 ribu orang dengan bantuan sejumlah Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan dengan total anggaran Rp 360 miliar.

8. Program bansos dana desa yang ditujukan untuk 10 juta keluarga dengan besaran Rp 600.000 per keluarga selama tiga bulan. Total anggarannya Rp 21 triliun.

9. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak lapangan kerja. Total anggarannya Rp 16,9 triliun tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Contohnya, di Kementerian Desa diharapkan dapat mencetak 59 ribu pekerja, dan di Kementerian PUPR mencetak 530 ribu pekerja. (adm3/dtc)