Tak Kunjung Dibangun Pemerintah, Warga Muaraenim Patungan Bangun Jembatan Sungai Endikat

Warga Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), patungan bangun Jembatan Sungai Endikat yang diketahui sudah dua kali hanyut terbawa arus pada 2021 lalu.

Muaraenim, Sumselupdate.com – Lantaran tidak kunjung dapat dibangun pemerintah, warga Desa Segamit, Kecamatan Semende Darat Ulu (SDU), patungan bangun Jembatan Sungai Endikat yang diketahui sudah dua kali hanyut terbawa arus pada 2021 lalu.

Dari pengakuan warga setempat, Pemerintah dalam hal ini nampak seolah tutup mata bersama alasannya untuk tidak bergerak cepat dalam mengupayakan solusi perbaikan atau pembangunan ulang jalan dan jembatan tersebut.

Diketahui jalan tersebut, menghubungkan banyak desa beserta jalan menuju salah satu destinasi wisata Danau Deduhuk.

Dalam pengakuan salah satu warga yang kerap melintas di jalan tersebut, Romi (24) membenarkan keadaan tersebut, bahkan pengumpulan dana swadaya ini sudah diberlakukan sebelum Ramadhan lalu.

Dikatakan Romi, gerakan ini bukan tanpa alasan, dan ide ini setahu dirinya, lahir dalam sebuah forum musyawarah mufakat yang pada waktu itu dihadiri perangkat desa bahkan camat.

Romi menceritakan bagaimana jalan dan jembatan tersebut merupakan urat nadi bagi masyarakat dalam kegiatannya sehari-hari, baik untuk berniaga, berkebun, bekerja, bersekolah dan banyak lagi hal lainnya.

“Kesepakatannya waktu itu, untuk kendaraan roda empat yang kerap melintas ditetapkan dana sumbangan sebesar Rp500.000 dan untuk warga lainnya pengendara roda dua yang ingin ke kebun sebesar Rp50.000,” terang Romi, Jum’at (06/05/2022) pada awak media.

Namun hal tersebut jelas Romi, bukan dengan sebuah paksaan, jika tidak ada dana, masyarakat bisa menyumbang tenaga atau menyiapkan makan para tukang yang bekerja.

Lebih jauh, Romi menerangkan, setahu dirinya ini bukan kali pertama masyarakat melakukan swadaya, sebelumnya ditahun 2020 lalu juga sempat mengecor jalan menggunakan dana swadaya.

“Hal ini belum diketahui secara pasti apa alasan pemerintah untuk bersikap acuh, apa karena kawasan tersebut, mereka anggap sebagai kawasan hutan lindung, atau apalah namanya, namun masyarakat harus mendapatkan hak pelayanan yang baik, entah itu menyoal sarana transportasi, kesejahteraan dan pendidikan,” bebernya.

Lanjutnya, untuk material dan alat berat masyarakat mendapatkan bantuan dari perusahaan, dana hasil swadaya mungkin lebih dimanfaatkan untuk persoalan teknis dan operasional seperti upah tukang dan yang lainnya.

“Jalan itu sangat penting karena tanpa jembatan ini, kita tidak ada pilihan lain selain memutar lajur ke arah Rekimai dan Rawis yang memakan waktu sangat lama, sementara lewat jembatan tersebut hanya 20 menit, sementara kalau lewat Rekimai sampai 3 jam, perjalanan,” ujarnya.

Kemudian, Romi menegaskan sudah barang tentu ia selaku masyarakat merasa kecewa atas lambannya respon Pemerintan, karena ia menuturkan kemana lagi mereka harus mengadu selain kepada para pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah melalui dinas terkait untuk segera turun tangan dan menghadirkan solusi kongkret atas permasalahan ini.

“Berbagai upaya sudah dilakukan, bahkan anggota dewan sudah berulang kali datang kesana, jangan menunggu masyarakat habis kesabaran dan geram” tegas Romi.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Muara Enim dapil IV Kasman mengatakan, pihaknya sudah melakukan reses, bahkan belum lama ini dirinya mengaku sudah meninjau langsung ke lokasi.

Sebelumnya, kata Kasman, sempat ada pertemuan dengan pemerintah desa, kecamatan dan perusahan yang ada di sekitar yaitu PT. Supreme Energy, bersama masyarakat.

“Dalam pertemuan itu, disepakati material dan alat berat itu dibantu perusahaan, sementara pengerjaannya masyarakat akan bergotong-royong,” tutur politisi Nasdem ini.

Dikatakan Kasman, jalan tersebut merupakan jantung penghidupan masyarakat untuk menopang ekonomi keluarga, berbagai aktivitas melibatkan jalan itu, seperti pertanian, perkebunan dan perniagaan.

Dirinya sudah mendapati kabar bahwa masyarakat mengumpulkan dana swadaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya untuk upah tukang ahli yang akan mengerjakan jembatan tersebut.

“Pemerintah harus bertindak, meskipun diterangkan jalan tersebut merupakan Hutan Kawasan, tidak lantas pemerintah bisa tutup telinga, tutup mata atas keadaan ini, karena toh selama ini jembatan tersebut sudah ada dan dioperasikan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Terakhir, Kasman mengutarakan banyak jalan atau cara pemerintah dan harus mengahadirkan solusi jika memang ada niat baik.

“Jika pemerintah serius banyak jalan menuju Roma, dalam arti jika eksekutif serius banyak cara yang harus dilakukan agar jangan sampai membebani masyarakat,” pungkasnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.