Musirawas, Sumselupdate.com – Keinginan Bupati Mura H Hendra Gunawan supaya Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) transparan tentang pencapaian program belum sepenuhnya diikuti kepala SKPD.
Buktinya, sejak dilantik dua bulan lalu, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Mura sulit ditemui untuk mempertanyakan program kerja. Berbagai alasan dilontarkan para penjaga ketika para pejabat ini enggan menjumpai wartawan, yang bersangkutan sedang melakukan rapat.
Padahal, masyarakat membutuhkan transparansi atau keterbukaan dari pejabat terkait capaian atau rencana program kerja ke depannya, yang dapat disampaikan melalui media massa. Selain itu, banyak juga ASN di Kabupaten Mura hanya nongkrong saat jam kerja, bahkan ada satu dinas yang saat dikunjungi awak media asik bermain gaplek.
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Mura Pujo Wiloso menyatakan, sebenarnya tidak ada alasan untuk menutup-nutupi program kerja yang dijalankan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Apalagi dengan adanya Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang memberi hak bagi masyarakat untuk mengetahui capaian kerja dinas yang ada di daerah mereka.
“Pak Bupati sudah menyampaikan untuk masalah pengawasan di lapangan, data yang tidak jelas capaian programnya, bisa langsung ditanya ke SKPD (OPD) masing-masing,” katanya.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan Inspektorat bersifat langsung melalui Inspektur (kepala). Pengawasan Inspektorat yang dilakukan ke seluruh dinas ada sebagian bisa dipublikasikan, tetapi ada pula yang bersifat rahasia.
“Kita akan monitoring. Tidak alasan menutupi itu. Tinggal pemahaman terhadap program bisa atau tidak. Padahal penyampaian program itu di level bidang, harusnya cuma satu jam untuk memahaminya,” tandasnya.
Ke depan, Inspektorat akan memastikan implementasi KIP berjalan dengan baik, mengingat UU tersebut dalam upaya pencegahan korupsi. “Transpransi itu artinya perubahan mindset. Misalnya penggunaan dana hibah dan bansos, mulai dari penyaluran hingga tanggung jawab itu disampaikan, bisa melalui website juga,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Mura Ismun menilai jika selama ini para birokrat di dalam lingkungan Pemkab Mura memiliki persepsi negatif terhadap citra wartawan.
“Harusnya apa yang ada dibantu dan tiap media tidak ada yang minta uang. Kalau saya lebih senang terbuka. Manajemen Blue Bird misalnya, tidak ada batas Manager dan bawahan supaya tidak ada sekat dan saling terbuka,” ujarnya.
Hal tersebut harusnya diterapkan kepala dinas untuk mampu merangkul para awak media. Jika para pejabat terus menghindar, bukan tidak mungkin mereka merahasiakan sesuatu dan merasa ketakutan jika berhadapan dengan wartawan.
“Ya kalau takut berarti ada masalah kan, jangan menghindari media lah,” tandasnya. (ain)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
