Jakarta, sumselupdate.com – Spanduk di Aksi Mujahid 212 viral dan disoroti netizen. Spanduk tersebut disorot netizen karena tuntutannya tidak sesuai dengan landasan hukum yang dipakai.
Salah satu spanduk yang dibawa dalam aksi dan disoroti massa bertuliskan ‘Amanat TAP MPR RI No 6 Tahun 2000, Presiden Tidak Dipercaya Rakyat Wajib Mundur’. Netizen mengkritik karena TAP MPR RI 6/2000 berisi tentang pemisahan TNI dan Polri. Apa tanggapan panitia aksi?
“Itu bukan panitia yang buat. Itu inisiatif peserta,” kata Ketua Panitia Aksi Mujahid 212, Edy Mulyadi, kepada wartawan, Sabtu (28/9/2019).
Edy enggan mengomentari lebih jauh soal spanduk tersebut. Menurutnya, netizen berkomentar sesuka mereka.
“Netizen bunyi semau-maunya dia, nggak ada yang mau melarang. Jangankan dianggap tak sesuai, yang sesuai pun tetap dibunyiin macam-macam,” ujar Sekjen GNPF Ulama ini.
Edy mengatakan Aksi Mujahid 212 mengangkat empat isu yaitu memprotes pemerintahan Presiden Joko Widodo(Jokowi) yaitu soal rentetan demonstrasi mahasiswa, penanganan aksi mahasiswa yang dinilai represif, penanganan kerusuhan di Papua, dan penanganan karhutla yang dinilai lamban.
Terkait aksi hari ini, Edy bersyukur karena berjalan aman hingga aksi bubar pada tengah siang tadi.
“Alhamdulillah Allah kasih sukses. Matahari tidak terik, agak redup, mendung. Tertib, terkendali, aman, tidak rusuh seperti yang ditakutkan penguasa. Ditunggangi, ditunggangi. Padahal yang ditunggangi itu kalian, penguasa. Buktinya kalau kalian buat keputusan ditunggangi asing dan aseng dan memeras rakyat sendiri,” ujar Edy. (adm3/dtc)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
