PALI, Sumselupdate.com – Wakil Bupati PALI Ferdian Andreas Lacony menilai, pangkal permasalahan terkait mulai diberlakukannya iuran di SMA Negeri 1 Talang Ubi, karena guru honor yang belum menerima gaji.
Kendati demikian, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) itu meminta permasalahan ini dikonfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
“Ada baiknya ditanya dengan kepala dinas provinsi karena menyangkut wilayah kerja diknas provinsi. Persoalan muncul karena guru honor belum digaji. Jadi kita harap diknas Provinsi bisa memberi solusi,” jelasnya saat dihubungi, Jumat (15/12/2017).
Sehingga, dari permasalahan gaji guru honor yang belum dibayar maka berimplikasi pada adanya iuran sekolah. “Jadi masalah inti yang harus diselesaikan soal guru honor belum digaji. Kenaikan adalah efek dari belum gajian,” tambahnya.
Disinggung adanya iuran bertentangan dengan program sekolah gratis dari Gubernur Sumsel H. Alex Noerdin, dirinya mengaku belum tahu regulasi itu, diperbolehkan atau tidak.
“Soal kenaikan iuran. Aku belum tahu apa memang boleh menarik iuran dari wali murid. Kalau boleh dan memang terpaksa karena persoalan kesejahteraan guru honor, bisa subsidi silang. Tapi semuanya diserahkan pada musyawarah wali murid,” imbuh ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten PALI itu.
Diakuinya bahwa pemkab PALI sangat konsen dan memberikan perhatian di sektor pendidikan.
“Pemkab PALI pada dasarnya sangat perhatian dengan persoalan-persoalan pendidikan tapi kadang dibatasi aturan. Contoh, soal keberadaan SMA yang menjadi tanggungjawab provinsi,” tandasnya.
Sementara itu, Zainul, SPd kepala SMA Negeri 1 Talang Ubi melalui pesan singkat Short Message Service (SMS) yang dikirim Kamis (14/12) sekitar pukul 7.45 menjelaskan terkait permasalahan adanya iuran, dirinya meminta untuk konfirmasi ke ketua komite. “Coba datang ke sekolah, dan konfirmasi ke ketua komite,” katanya. (adj)











