Senator Filep Dukung Aspirasi Masyarakat Adat Suku Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni

Senator Papua Barat Filep Wamafma.

Jakarta, Sumselupdate.com – Masyarakat adat suku Sebyar bersama 5 distrik di Kabupaten Bintuni kembali menuntut komitmen pemerintah untuk membayar sisa kompensasi penyelesaian dana hak ulayat terkait hak kesulungan atas sumur minyak dan gas yang diproduksi  BP LNG Tangguh atas wilayah hukum adat suku Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni.

Tidak hanya itu, persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang belum menemui titik terang serta pembangunan perumahan yang masih 25 % penyelesaiannya, ikut juga menjadi tuntutan.

Bacaan Lainnya

Pemenuhan hak masyarakat adat  merupakan amanat UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Terkait hal ini juga, Senator Papua Barat Filep Wamafma, meminta agar BP LNG Tangguh dan pemerintah terkhusus Kementerian ESDM  memberikan kejelasan terkait sisa pembayaran kompensasi tersebut.

Menurut dia, sudah kewajiban negara memenuhi hak masyarakat adat terhadap sumur minyak dan gas yang telah lama beroperasi di Teluk Bintuni.

“Dasar berfikirnya cukup perhatikan UU Otsus Papua. Konsideran menimbang yang menegaskan masyarakat Papua sebagai umat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai agama, demokrasi, hukum, dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat hukum adat, serta memiliki hak  menikmati hasil pembangunan secara wajar,” jelas Senator Papua Barat ini.

Dikatakan, isi konsideran tersebut telah memberi pemahaman restriktif bahwa roh  kehidupan orang Papua adalah masyarakat hukum adat yang harus dihargai dan dihormati.

Alasan kedua pasal 38 ayat (2) UU Otsus ditegaskan  usaha perekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat, memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip pelestarian lingkungan, dan pembangunan  berkelanjutan yang pengaturannya ditetapkan dengan Perdasus.

Menurut Filep, pasal tersebut bermakna bahwa semua komitmen  pemerintah/BP LNG Tangguh yang berkaitan dengan hal tersebut, harus diselesaikan secara bermartabat demi masyarakat adat itu sendiri.

“Persoalan dasar penghargaan terhadap masyarakat adat sudah jelas dalam Undang-Undang Otsus. Sekarang letaknya pada keinginan untuk menuntaskan janji tersebut, ada atau tidak,” tambah Filep.

Jika ditelusuri, BAB XI Pasal 43-44 UU Otsus memberikan satu judul besar yaitu Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat yang secara umum mengingatkan Pemerintah agar wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat (yaitu hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum.

“Jadi,  secara regulasi semua sudah jelas. Belum diketahui pasti alasan keterlambatan pembayaran sisa kompensasi ini. Apapun itu, hal semacam inilah membuat relasi masyarakat adat dengan negara dan perusahaan semakin buruk. Sekarang kita menunggu niat baik pemerintah dan LNG Tangguh untuk menyelesaikan masalah ini,”paparnya. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.