Palembang, Sumselupdate.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Candra, resmi membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (UPMD) Tahun 2026 di Hotel Beston Palembang, Senin (27/4/2026).
Dalam sambutannya, Edward mengungkapkan bahwa saat ini Sumatera Selatan memiliki 2.853 desa. Dari jumlah tersebut, sekitar 18,9 persen telah berstatus desa mandiri. Meski demikian, capaian itu dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Desa menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Kita ingin desa tidak hanya menjadi objek, tetapi juga pusat implementasi program pemerintah,” ujarnya.
Ia menegaskan, Rakortekrenbang menjadi forum penting untuk menyusun arah kebijakan pembangunan desa secara teknis, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di tingkat bawah.
Menurutnya, salah satu tantangan utama pembangunan desa adalah menciptakan lapangan kerja agar masyarakat tidak meninggalkan desa.
“Desa harus mampu membuka peluang kerja. Perlu inovasi agar program yang dijalankan dapat menyerap tenaga kerja lokal,” katanya.
Edward juga menyoroti kontribusi desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka stunting di Sumsel yang saat ini berada di angka 12,9 persen. Berbagai program seperti pelayanan posyandu dan Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai efektif dalam menekan angka tersebut.
Selain itu, ia menekankan pentingnya Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sebagai upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan inflasi, terutama dari komoditas strategis seperti cabai.
“GSMP sangat berperan dalam pengendalian inflasi dan membutuhkan dukungan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Edward mendorong pemerintah desa untuk terus berinovasi, termasuk melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pemanfaatan aset desa guna memperkuat kemandirian ekonomi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah desa hingga pusat, terutama dalam menangani persoalan infrastruktur seperti jalan desa di kawasan eks transmigrasi.
Edward mengapresiasi Dinas PMD dan Bappeda yang telah menyelenggarakan Rakortekrenbang sebagai wadah sinkronisasi program pembangunan.
“Rakortekrenbang memiliki peran strategis dalam menyelaraskan program antara pusat dan daerah agar target pembangunan dapat tercapai,” tegasnya.
Hasil Rakortekrenbang ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Ia pun meminta seluruh peserta aktif dalam pembahasan guna menghasilkan program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan yang baik lahir dari kolaborasi. Sinergi menjadi kunci untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas,” pungkasnya.
(**)











