Jakarta, Sumselupdate.com – Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli, mengaku khawatir akan terjadinya perubahan kekuasaan yang lebih cepat di Indonesia sebelum Pemilu 2019 nanti.
“Kami khawatir jangan-jangan bisa terjadi perubahaan sesuatu yang lebih cepat sebelum tahun 2019 dari perubahan yang terjadi tahun 1998,” kata Rizal di Gedung Joeang 45, Jakarta, Senin (21/5/2018), seperti dilansir CNN Indonesia.
Rizal mengungkapkan hal itu setelah melihat situasi tanah air saat ini. Menurutnya, sekarang terdapat kesamaan gejala krisis yang terjadi pada 20 tahun lalu atau menjelang lahirnya reformasi yang meruntuhkan Orde Baru pada tahun 1998 lalu.
Rizal mengingatkan, perubahan kekuasaan yang terjadi pada akhir era Orde Baru itu dipicu oleh krisis kepercayaan, ekonomi, pangan, dan moneter pada saat bersamaan.
Gejala krisis itu pun sudah terlihat saat ini, dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang mencapai Rp 14.190 dan beberapa gejala krisis ekonomi lainnya.
“Kalau kita tidak hati-hati hari ini mulai ada krisis kepercayaan, ada krisis ekonomi, mulai ada gejala awal krisis moneter dan kalau tidak hati-hati, ada keresahan juga dari berbagai kelompok yang merasa tidak aman dan nyaman,” tutur Rizal.
Hal itu, tegas Rizal, akan sulit dihindari apabila pemerintah terus menerus salah langkah dalam menentukan kebijakan. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berujung kepada sikap antipati dan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa saat ini.
“Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang susah dihindari karena banyak sekali blunder, banyak sekali salah langkah yang menimbulkan antipati dan membuat suasana makin sulit, dan kebijakan moneter dan juga ekonomi yang slide down itu bisa menimbulkan masalah-masalah yang di luar dugaan,” jelasnya.
Meski demikian, dia berharap, reformasi 20 tahun silam itu tidak perlu terjadi. Hal itu karena seluruh masyarakat ingin pergantian kekuasaan berjalan sesuai dengan aturan.
“Kita tidak ingin itu terjadi karena kita ingin mengikuti jadwal dan agenda pemilihan yang demokratis,” terangnya. (shn)










