Jakarta, Sumselupdate.com – Rencana Mendikbud Muhadjir Effendy yang akan memoratorium pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada tahun 2017 mendapat respon beragam.
Anggota Komisi X DPR, Dadang Rusdiana, mengatakan Mendikbud belum melakukan pembicaraan hal tersebut secara intensif kepada Komisi X.
“Mendikbud dengan komisi X belum bicara intensif. Apa yang dilakukan Anies Baswedan waktu itu merubah bahwa UN bukan alat menjadi kelulusan, saya kira memadai,” ujar Dadang Rusdiana, Jum’at (25/11).
Meski tidak mempermasalahkan keputusan moratorium UN, tetapi dia mempertanyakan apa yang akan menjadi dasar evaluasi pendidikan mengingat evaluasi dibutuhkan untuk mengukur tingkat pencapaian pembelajaran.
Dadang pun menilai Mendikbud tergesa-gesa dalam membuat keputusan.
“Saya kira Pak Menteri membuat kebijakan terkesan tergesa-gesa tanpa pengkajian matang. Misal full day school waktu itu, beliau tidak melakukan pembicaraan dengan komisi X,” sebutnya.
“Jadi harus didalami dulu, apa alat evaluasi yang objektif, misalnya ujian sekolah. Bagaimana ujian sekolah sebagai alat evaluasi harus dibicarakan, karena bisa jadi evaluasi nilai,” sambungnya.
Penilaian hampir serupa juga disampaikan Sosiolog sekaligus Rektor Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, Musni Umar, yang menganggap kebijakan Mendikbud menghapus pelaksanaan UN dinilai tergesa-gesa. Alasannya, tanpa dilakukan survei dan kajian yang matang.
“Saya tidak setuju, karena kualitas pendidikan ini masih rangking rendah, bahkan minat membaca juga. Anak-anak ini enggak akan belajar, baca buku kalau enggak ada ujian seperti UN,” ujar Musni Umar, seperti dilansir detikcom, Sabtu (26/11).
Musni menyebut keputusan memoratorium UN sebagai langkah yang aneh. Menurutnya, pemerintah seharusnya mengkaji atau melakukan survei terlebih dahulu sebelum memutuskan penghapusan UN. Termasuk juga, evaluasi apa yang akan digunakan jika UN benar-benar dihapus. “Jadi kalau enggak ada UN, apa gantinya untuk evaluasi anak-anak kita?” tanyanya.
Menurutnya, pemerintah mestinya tidak usah menghapus UN tapi melakukan evaluasi pelaksanaan UN supaya lebih baik. Dia pun mengkritisi kebijakan ini terkait adanya fenomena ganti menteri ganti kebijakan.
“Nanti ganti menteri, ganti presiden ganti lagi kebijakannya. Kalau kayak begini terus yang korban ini siswa karena pemerintah tidak ada konsistensi,” ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rasidi menyebut keputusan moratorium UN adalah hal yang benar.
“Sejak ditetapkan bukan sebagai alat kelulusan, saya kira ini harapkan kita bersama, dihapuskan saja. Itu ibaratnya menghabiskan dana tetapi fungsinya tidak jelas dan harapan kita UN dihapuskan,” kata Unifah, Sabtu (26/11).
Selain pemborosan dana, Unifah menyebut bahwa variasi dalam merumuskan standar kelulusan antar daerah yang satu dengan yang lain sangat berbeda jauh. Hal ini menyebabkan tidak meratanya pendidikan di setiap daerah.
Meski setuju penghapusan UN, dia menyarankan agar setiap daerah tetap harus memiliki standar kelulusan yang jelas. “Meski dihapuskan tapi tetap harus ada capaian yang harus dikejar, jadi setiap daerah diberi target standar kelulusan seperti apa,” pungkasnya. (shn)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
