Muarabeliti, Sumselupdate.com -‎Warga enam desa yang berada di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Mura, tidak perlu takut direlokasi seperti diwacanakan sebelumnya. Karena relokasi warga tersebut tidak semudah seperti yang dibayangkan. Sebab harus melalui proses yang panjang.

Salah satunya harus melalui rekomendasi dari tim inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Seperti termuat dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Mura, Rehal Ikhmal, mengatakan tim IP4T termuat dalam SKB empat menteri, Menteri Kehutanan, Mendagri, Menteri Pekerjaan Umum dan BPN,  No 79 tahun 2014, PB.3/Menhut-II/2014, No.17/PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Di dalam SKB tersebut disebutkan untuk tingkat kabupaten, kalau  dibentuk tim IP4T diketuai Kepala BPN, unsur dinas yang membidangi kehutanan, unsur dinas yang mengurusi tata ruang, camat, dan lurah.

‎Masih katanya, kalau tim IP4T dibentuk, maka tugasnya yakni menerima permohonan, Imelakukan veripikasi permohonan, pendataan lapangan, melakukan analisa data yuridis dan pisik bidang tanah yang berada dalam kawasan hutan.

Kemudian menerbitkan hasil analisa serta melampirkan peta IP4T. Selanjutnya menyerahkan hasil analisa kepada kakanwil BPN, atau BPN kabupaten.

Kalau dikaitkan dengan trans HTI direlokasi atau tidak warga trans HTI tersebut tergantung dari rekomendasi dari tim IP4T.

“Jika tim IP4T dibentuk direlokasi atau tidaknya warga trans HTI tergantung dengan rekomendasi tim,” paparnya.

Yang menjadi masalah sekarang katanya tim belum dibentuk dan Tata Pemerintahan tidak mempunyai  kewenangan. Makanya wacana Polres Mura untuk merelokasi ‎harus melalui kajian dari tim IP4T. (ain)