Muaraenim, Sumselupdate.com – Ratusan warga Desa Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muaraenim, menggeruduk Kantor Bupati Muaraenim, Kamis (21/1/2025).
Mereka menuntut keadilan dan kejelasan terkait status pengelolaan Pasar Kalangan Gunung Megang yang dinilai merugikan desa mereka.
Aksi damai tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Gunung Megang Dalam, Apriadi. Massa datang menggunakan belasan kendaraan roda empat dan puluhan kendaraan roda dua.
Mereka membawa spanduk dan poster serta menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara di halaman Kantor Pemkab Muaraenim.
Sekitar 30 menit berorasi, sepuluh perwakilan massa yang dipimpin Apriadi diterima oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Muaraenim, Andi Wijaya.
Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muaraenim Bhakti, unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, serta OPD terkait.
Apriadi menjelaskan, aksi tersebut dilatarbelakangi ketidakpuasan masyarakat Desa Gunung Megang Dalam terhadap perubahan status pengelolaan Pasar Kalangan Gunung Megang.
Pasar tersebut sebelumnya dikelola bersama oleh Desa Gunung Megang Dalam dan Desa Gunung Megang Luar sejak tahun 1983.
“Pengelolaan pasar ini dilakukan bersama sejak tahun 1983. Tanah pasar murni dibeli oleh masyarakat Desa Gunung Megang Dalam dengan bukti dan saksi yang lengkap. Namun sejak tahun 2020, pengurus dari Desa Gunung Megang Dalam tiba-tiba diusir oleh pengurus Desa Gunung Megang Luar dengan alasan tidak memiliki hak lagi,” ujar Apriadi.
Ia menambahkan, sejak saat itu konflik terus bergejolak. Berbagai upaya musyawarah telah dilakukan, namun belum menemukan titik temu.
Pihaknya kemudian mengumpulkan bukti dan keterangan saksi hingga menemukan fakta bahwa pada tahun 2017 Pemkab Muaraenim melalui Disperindag memberikan surat hibah pengelolaan pasar kepada Desa Gunung Megang Luar tanpa sepengetahuan dan persetujuan Desa Gunung Megang Dalam.
“Secara administratif pasar memang berada di wilayah Desa Gunung Megang Luar, tetapi tanah pasar dibeli oleh masyarakat Desa Gunung Megang Dalam,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, masyarakat Desa Gunung Megang Dalam merasa dirugikan dan meminta agar pengelolaan pasar dikembalikan seperti semula sampai ada solusi yang adil dan disepakati bersama.
“Kami tidak menuntut semuanya. Kami hanya meminta pengelolaan pasar dikembalikan seperti dulu. Sejak tahun 2020 hingga sekarang, desa kami tidak lagi menerima pendapatan asli desa dari pasar tersebut,” tegasnya.
Apriadi juga menyampaikan bahwa Pemkab Muaraenim menawarkan solusi berupa pembangunan pasar baru untuk Desa Gunung Megang Dalam. Namun realisasi pembangunan tersebut diperkirakan memerlukan waktu cukup lama.
“Sebelum pasar baru terealisasi, kami minta pengelolaan Pasar Kalangan Gunung Megang dikembalikan seperti semula,” ujarnya.
Dari hasil mediasi, pihak Pemkab Muaraenim belum dapat mengambil keputusan dan masih akan mencari formula terbaik serta menunggu Bupati Muaraenim kembali dari umrah.
“Kami akan bersabar menunggu. Namun jika belum ada solusi, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan massa yang lebih besar,” kata Apriadi.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Muaraenim Andi Wijaya menyatakan bahwa permasalahan tersebut akan dikaji secara komprehensif, baik dari aspek hukum, peraturan perundang-undangan, sejarah, maupun bukti-bukti yang ada.
“Solusi ke depan adalah pembangunan Pasar Gunung Megang Dalam. Kerja sama pengelolaan akan tetap dilanjutkan sampai pasar tersebut siap digunakan. Namun bentuk kerja samanya masih perlu kesepakatan kedua desa. Kami akan terus melakukan mediasi agar tercapai solusi terbaik,” pungkasnya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
