Rapat Paripurna Muaraenim, Diwarnai Curhatan Dewan

DPRD Muaraenim keluhakan kesulitan hubungi kepala dinas di Muaraenim untuk berkoordinasi.

Muaraenim, Sumselupdate.com – Ada yang menarik pada saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaraenim ke-II, dalam rangka Penyerahan dan Penjelasan Bupati Muaraenim terhadap Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Muaraenim, Senin (31/05/2021).

Sidang sempat dikejutkan interupsi Ahmad Fauzi, salah satu anggota DPRD kader dari Fraksi Partai HANURA, kepada pimpinan rapat Ketua DPRD Liono Basuki, yang hendak mengetuk Palu tanda berakhirnya sidang.

Bacaan Lainnya

“Mohon interupsinya ketua. Kami ingin menyampaikan, kekecewaan kami dengan kepala dinas yang ada di lingkup Pemkab Muaraenim ini, begitu susah untuk dihubungi. Bukan hanya kami, Ketua DPR pun mengeluh apalagi kami anggota biasa, kami berharap apabila dihubungi segera merespon atau ditelpon balik jika sibuk. Lemaklah kito ngadap tuhan (lebih mudah menghadap Tuhan dari pada kepala SKPD-red) dari pada ngadap kepala dinas Muaraenim, ” ujarnya, sambil bergurau pada saat sidang Paripurna LKPJ ke-ll.

Dihadapan Pj Bupati H Nasrun Umar (HNU) dan segenap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta undangan yang hadir, Ahmad Fauzi mengungkapkan secara gamblang keluhan dan rasa kecewaan sedalam-dalamnya kepada sejumlah Kepala Dinas yang sulit diajak berkoordinasi.

Padahal, dewan ini ingin berkoordinasi terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Muaraenim ini.

“Apa lagi OPD itu bagian yang mengurusi jembatan, wah susahnya minta ampun, kalau mau di hubungi. Kami berharap pak bupati untuk mengevaluasi kinerja OPD tersebut,” keluhnya.

Menanggapi keluhan tersebut HNU dengan tegas menyampaikan secara langsung kepada seluruh Kepala OPD yang hadir untuk segera merespon secara positif jika diperlukan untuk berkoordinasi meskipun dalam keadaan tidak dapat menerima.

“Jika dirasakan ada kanalisasi yang tersumbat, saya Insya Allah orang yang paling bertanggungjawab jadi tolong segera hubungi saya dan Sekda jika terjadi sumbatan seperti ini,” tegasnya.

Tidak sampai disitu ketika awak media menanyai Fauzi secara langsung tentang keluhannya terhadap OPD, ia menjelaskan jika hampir rata-rata seluruh Dinas susah untuk dihubungi. Namun yang paling susah untuk dihubungi menurutnya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kadang-kadang kita mau menyampaikan keluhan masyarakat, tetapi mereka kurang merespon, yang paling sering masalah jalan  dalam hal ini Dinas PUPR,” pungkasnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.