Jakarta, Sumselupdate.com – Perseteruan antara Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan induk olahraga sepakbola PSSI telah mereda, namun demikian masih ada sedikit persoalan yang mengganjal secara teknis bagi PSSI. Hal tersebut terkait dengan keberadaan Surat Keputusan (SK) Pembekuan PSSI yang belum dicabut secara resmi oleh Kemenpora.
Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Sekretaris jenderal (Sekjen) PSSI, Azwan Karim yang meminta Kemenpora untuk mencabut SK Pembekuan PSSI. Karena menurutnya, dengan belum dicabutnya SK tersebut, membuat PSSI tidak dapat menjalankan program yang diamanatkan pada Kongres Luar Biasa (KLB) tahun lalu. Hasilnya sanksi FIFA pun masih belum dicabut.
Diakuinya pula, secara otomastis SK Pembekuan sebenarnya sudah tidak berlaku pasca penolakan kasasi Kemenpora oleh Mahkamah Agung (MA) beberapa waktu silam. Hanya saja menurutnya, pihak pemerintah dalam hal ini Kemenpora dan pihak kepolisian masih mengintervensi PSSI. Salah satunya adalah dengan tidak diberikannya izin bergulirnya Liga Super Indonesia (ISL).
“Sampai sekarang tak ada perubahan. Intinya satu segera cabut intervensi. Setelah menang di pengadilan kemarin sebenarnya otomatis SK tak ada berlaku, tapi mereka (pemerintah) masih intervensi dengan tidak memberikan izin dan seterusnya. Saya harap semua paham itu,” keluh Azwan kepada wartawan, Senin (18/4) sebagaimana dikutip dari laman Republika Online.
Azwan menambahkan dirinya memiliki keyakinan jika PSSI dan pemerintah memiliki tujuan yang sama dalam perselisihan ini, yaitu memajukan sepak bola Indonesia. Namun hingga saat ini pemerintah belum seirama dengan PSSI. Bahkan selama pembekuan ini PSSI sudah melakukan langkah nyata untuk memulihkan kondisi persepakbolaan nasional. “Kami sudah coba melakukan komunikasi formal dengan mereka,” ungkap tambah Azwan.
Selain itu dia juga sangat kecewa, setelah satu tahun Indonesia tidak menggulirkan kompetisi resmi yang sesuai dengan aturan FIFA. Maka dari itu, di hari ulang tahun PSSI yang ke-86, Azwan berharap pembekuan tersebut dapat segera dicabut. Sehingga seluruh kegiatan sepak bola di Indonesia bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh FIFA. (adm3)











