Proses Lelang Hingga Tujuh Kali, Bikin Bingung Kontraktor Muaraenim. Begini Penjelasan ULP

Ahmad Solihin

Muaraenim, Sumselupdate.com — Proses pengadaan barang dan jasa atau pelelangan di lingkup Pemkab Muaraenim terus berjalan. Info yang didapat, berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Muaraenim telah terlihat menyampaikan program kerjanya melalui tahapan pelelangan secara elektronik.

Tercatat, dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE), ada ratusan tender yang sedang dilelang dari berbagai dinas yang ada di Kabupaten Muaraenim seperti di Dinas PUPR yang melepas kurang lebih sekitar 80 unit tender kepada rekanan dan 10 unit ditunda tender.

Bacaan Lainnya

Dalam teknis pelelangan, mencuat berbagai keluhan dari sejumlah rekanan, baik yang tergabung dalam asosiasi maupun yang bergerak secara mandiri. Keluhan tersebut dikarenakan banyaknya rekanan yang tidak mendapat pekerjaan dari lelang yang jumlahnya sampai ratusan miliar rupiah pada tahun 2020 ini.

Beberapa faktor yang disampaikan oleh rekanan atau kontraktor yang ada di Muaraenim Ahmad Solihin mengatakan, dirinya melihat proses lelang di LPSE seperti peningkatan ruas jalan Lembak-Modong pekerjaan kontruksi cor beton Dinas PUPR dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar tahun anggaran 2020 sudah tujuh kali perubahan jadwal evaluasi admistrasi, kualifikasi dan teknis serta harga.

“Hingga sampai tujuh kali lelang di LPSE. Jelas ini patut dipertanyakan bahwa sampai sudah tujuh kali perubahan jadwal evaluasi admistrasi, kualifikasi, teknis dan harga. Infonya begitu, proyek di Kabupaten Muaraenim diduga sudah dikuasai segelintir rekanan yang dekat dengan lingkaran pejabat,” ungkap Solihin berapi-api di hadapan awak media, Jumat (28/8/2020).

Dugaan adanya permainan antara Pemerintah Kabupaten Muaraenim dengan rekanan yang dipilih terus berhembus kencang di masyarakat.

“Apabila hal tersebut terjadi akan kita bawa persoalan ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ini sudah persaingan tidak sehat dan masuk ranah monopoli,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pamkab Muaraenim, Soni ketika dikonfirmasi menjelaskan, komponen jadwal lelang itu ada 12 tahapan yakni pengumuman, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga, pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sangga, surat penunjukan penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.

Dari 12 tahapan tersebut, kata Soni, poin 1, 2 dan 4 itu haknya penyedia, poin 3 hak penyedia dan pokja (komunikasi dua arah). Kemudian poin 5 sampai 9, lanjutnya, kewenangan pokja. Poin 10 masa sangga haknya penyedia jika keberatan dengan keputusan pokja.

Sedangkan poin 11 dan 12 itu ranahnya OPD yang mengusulkan lelang. Sementara, di ULP jumlah paketnya banyak yang masuk penawaran juga banyak. Pokja dan ULP mengkoreksi tiga penawaran terendah.

“Apabila tidak memenuhi admistrasi, teknis dan harga, maka dilanjutkan dengan koreksi penawaran lain. Namun hak penyedia tidak bakal dikurangi contoh masa sangga. Untuk peningkatan ruas jalan Lembak-Modong ada 37 penawar,”pungkasnya.(dan)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.