Presiden Tandatangani Inpres Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan

Siswa SMK perlu akses yang luas untuk magang dan PKL (ilustrasi)

Jakarta, Sumselupdate.com– Presiden Jokowi, per 9 September 2016, telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Melalui Inpres yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dan para Gubernur itu, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Menyusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK,” demikian bunyi diktum pertama Inpres tersebut, seperti dilansir dalam laman setkab.go.id, Senin (19/9).

Khusus kepada Mendikbud, Presiden menginstruksikan untuk membuat peta jalan pengembangan SMK, menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (link and match), meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK, dan meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha/industry. Selain itu, diinstruksikan juga untuk meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK, dan membentuk kelompok kerja pengembang SMK.

Sementara Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), diinstruksikan untuk mempercepat penyediaan guru kejuruan SMK melalui pendidikan, penyetaraan, dan pengakuan; dan  mengembangkan program studi di Perguruan Tinggi untuk menghasilkan guru kejuruan yang dibutuhkan SMK.

Selanjutnya, Presiden menginstruksikan Menteri Perindustrian, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Kepala BNSP untuk menyusun proyeksi pengembangan, jenis kompetensi (job title) khususnya yang terkait dengan lulusan SMK, dan meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha untuk memberikan akses luas bagi siswa SMK melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan program magang bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK. Lalu, mendorong industri untuk memberi dukungan pengembangan teaching factory dan infrastruktur, memberikan kemudahan bagi siswa SMK untuk melakukan praktek kerja di Balai Latihan Kerja (BLK), melakukan revitalisasi BLK, dan mempercepat penyelesaian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Sementara para Gubernur diinstruksikan untuk, pertama, memberikan kemudahan pada masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan SMK yang bermutu sesuai potensi wilayah masing-masing. Kedua, menyediakan pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana SMK yang memadai dan berkualitas. Ketiga, melakukan penataan kelembagaan SMK yang meliputi program kejuruan yang dibuka dan lokasi SMK. Keempat, mengembangkan SMK unggulan sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

“Menteri, Kepala BNSP dan Gubernur melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, dengan tembusan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” tegas diktum ketiga Inpres itu. (shn)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.