Presiden Jokowi: Penanganan Karhutla Harus Lebih Terpadu dan Efektif

Presiden Jokowi saat meninjau Karhutla di Desa Pulau Geronggang OKI, Minggu (6/9/2015).

Jakarta, Sumselupdate.com– Meski berdasarkan laporan yang diterima terjadi penurunan jumlah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebesar 74 persen dibanding tahun lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap meminta Kementerian/Lembagaterkait untuk memberikan perhatian pada 217 titik api (hotspot) yang ada di seluruh Indonesia.

“Saya ingin agar langkah-langkah percepatan dalam pencegahan dan penanganan kebakaran hutan ini betul-betul lebih terpadu  dan lebih efektif,” kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas mengenai penanganan dan pencegahan Karhutla, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8) siang.

Bacaan Lainnya

Presiden pun mengingatkan agar karhutla harus diselesaikan lebih awal, jangan sampai titik api yang sudah ada dibiarkan bertambah.

“Saya melihat beberapa titik ada di Riau, di Sumatera Utara, di Sumatera Selatan, saya kira mumpung masih baru 20, baru 30, baru 15  segera diselesaikan sebelum nantinya kalau sudah ribuan itu penanganannya sangat sulit,” imbuhnya.

Disebutkan Presiden, titik kritis karhutla itu ada di bulan Agustus, September, dan Oktober. Oleh karena itu, sebelum masuk ke titik kritis itu, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kapolri, dan Panglima TNI, yang  sudah bertemu pada tahun lalu dan awal tahun ini, agar melakukan penyelesaian sedini mungkin sebelum api bergerak kemana-mana.

Dalam kesempatan itu Jokowi kembali menegaskan perintahnya kepada Panglima TNI dan Kapolri, agar pejabat teritorial  TNI dan pejabat kewilayahan di Polri, baik di Kodam, Kodim, Korem, Polda, Polres sampai di bawahnya harus diikutkan. Untuk kerja ini, Presiden pun akan memberikan reward dan ada punishment.

“Perjanjian kita saat itu sudah jelas, ada reward dan ada punishment-nya. Saya enggak ulang lagi apa punishment-nya,” tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya edukasi dan penyadaran serta pembinaan kepada masyarakat. Dia juga menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas, termasuk pemberian sanksi  baik administrasi, perdata, maupun pidana guna menciptakan kepastian hukum dan dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat. (shn)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.