Pj Bupati Ajak Eksekutif dan Legislatif Saling Bersinergi, SILPA Rp265 Milyar

Rapat Paripurna DPRD Muaraenim dalam agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020.

Laporan: Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com – Penjabat Bupati Muaraenim H Nasrun Umar (HNU) mengajak pihak legeslatif untuk dapat bersinergi dan bekerjasama dengan eksekutif. Ia juga berharap hal itu akan terus terjalin erat demi mewujudkan pembangunan Kabupaten Muaraenim.

Bacaan Lainnya

“Mari kita bersama-sama mewujudkan pembangunan dan cita-cita bersama untuk kKabupaten Muaraenim, serta pencapaian indikator program pada tahun 2021 ini,” ajak Pj Bupati Muaraenim, H Nasrun Umar pada Rapat Paripurna DPRD Muaraenim dalam agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020, di Ruang Rapat Paripurna Dewan di Kawasan Islamic Center, Senin (31/05/2021).

Dalam sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Muaraenim, Liono Basuki ini dihadiri 32 anggota dewan, dan para kepala perangkat daerah. HNU juga menyampaikan pada tahun 2019 lalu terdapat 28 bidang yang diberikan rekomendasi dan telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait pada 2020.

HNU juga menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, maupun pembinaan kemasyarakatan.

Peserta Rapat Paripurna DPRD Muaraenim.

“Kami sadar masih banyak kekurangan di dalam penyelengaraan pemerintah daerah maupun pembinaan kemasyarakatan. Maka itu, kami berharap hal itu untuk dijadikan suatu pembelajaran kedepan demi mencapai cita-cita bersama mewujudkan Kabupaten Muaraenim yang #Merakyat,” harapnya.

Kemudian, Pj Bupati juga menyampaikan ada sembilan pencapaian  Indikator Kinerja Utama (IKU) program pada tahun 2020.

“Terdapat sembilan Indikator Kinerja Utama di tahun 2020 lalu meliputi, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 98,14 persen, indeks kota toleran sebesar 100 persen, penurunan angka kemiskinan sebesar 14,28 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 0,4 persen, angka harapan lama sekolah sebesar 99,91 persen.

Selanjutnya, angka harapan hidup sebesar 98, 99 persen, indeks pelayanan infrastruktur dasar sebesar 100 persen, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 108,37 persen, dan indeks reformasi birokrasi sebesar 90,05 persen.

Terkait indek reformasi birokrasi, HNU, mengatakan pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar serta sumberdaya aparatur yang baik demi menciptakan pemerintahan yang baik (Good Goverment).

Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar.

Dalam Rapat Paripurna, HNU juga memaparkan, APBD pada 2020 sesuai data Laporan Keuangan Daerah (un audited), Pendapatan Daerah sebesar Rp2,4 Triliun, belanja daerah Rp2,5 Triliun, pembiayaan daerah, penerima pembiyaan daerah Rp327 Milyar, pengeluaran pembiyaan daerah Rp10 Milyar, pembiyaan Netto sebesar Rp316 Milyar, sisa lebih pembiyaan Anggaran (SILPA) tahun 2020 sebesar Rp265 Milyar,” jelasnya.

Diakhir Pj. Bupati berharap agar dokumen LKPJ tahun 2020 dapat dikaji dan dibahas oleh para anggota dewan, dan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khusnya pada Kabupaten Muara Enim. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.