Jakarta, Sumselupdate.com — Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran (GSP) M. Qodari menegaskan, Pilpres 2024 sekali putaran lebih baik daripada harus dua putaran. Sebab, dapat berpotensi menimbulkan polarisasi politik ekstrem.
“Kalau sekali putaran insyaallah polarisasi tidak akan dialami dan diulangi lagi,” ujar Qodari dalam Dialektika Demokrasi Voter Of Indonesia (VOI) Pilpres 2024 Dinamis Satu Putaran Logis?, dikutip Minggu (24/12).
Menurut Qodari, munculnya persaingan yang menyisakan hanya dua kandidat dikhawatirkan akan kembali menimbulkan suasana mencekam seperti Pilpres 2014 dan 2019 dimana tercipta istilah kubu ‘Cebong Vs Kampret’ bernuansa kebencian yang mengarah perpecahan.
“Kalau ada putaran kedua itu maka kemudian di putaran kedua ada potensi polarisasi ekstrem seperti 2014-2019. Kandidat dua berhadap-hadapan dan pada titik itu isu primordial akan muncul lagi, Cebong Vs Kampret ada lagi,” tuturnya.
Bagi Qodari, polarisasi bukan sekedar mitos tetapi nyata hidup di tengah masyarakat Indonesia.
Dia menjelaskan, tiga variabel yang memercikan polarisasi politik.
Pertama, secara sosiologis pembelahan di masyarakat sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum republik Indonesia berdiri.
“Dalam politik ada terminologi yang namanya itu ‘cleavages in society’ atau keterbelahan di masyarakat. Nah beda negara beda kultur itu beda-beda pembelahannya, misal di Belgia selain suku agama dan bahasa. Kemudian di Malaysia pembelahannya etnis. Kalau kita kurang lebih berdasarkan garis nasionalis dan santri katakanlah begitu,”jelasnya.
Kalau di masa lalu lanjut Qodari, kompetisi atau debatnya negara Islam atau bukan negara Islam.
Kedua, lanjut Qodari terjadi polarisasi karena ada provokasi dari elit politik yang sengaja menggunakan isu kesukuan, agama, ras dan antar golongan serta politik identitas, untuk meraih kemenangan dalam kontestasi.
“Yang kedua provokasi dari elit politik dalam bagian tim pemenangan akhirnya isu-isu itu diambil, dipakai untuk membingkai pertarungan,” katanya.
Terakhir, lanjut Qodari, polarisasi terjadi sebab problem desain konstitusi karena pemenang mensyaratkan minimal meraih suara 50%+1 dalam pilpres.
“Ketiga saya menilai konstitusi kita punya kontribusi terhadap polarisasi di masyarakat, kenapa demikian karena konstitusi kita mengatur pemenang pilpres harus 50+1 persen, sehingga ada putaran kedua dalam kompetisi dimana ada beberapa calon harus maju ke putaran kedua,” ucapnya.
“Jadi poin ketiga ini saya himbau teman-teman DPR/MPR untuk pertimbangkan lah agar amandemen, agar jangan sampai ke depan dihantui dengan potensi polarisasi. Nah ini tentu saja sesuatu yang subjektif saya, belum tentu disetujui bisa saja nanti gak masalah, gak apa-apa dua berhadapan,” tambahnya.
Lebih jauh Qodari menjelaskan, potensi sekali putaran pada Pilpres 2024 sangat terbuka lebar oleh capres nomor urut 2 Prabowo-Gibran jika merujuk pada hasil survei beberapa lembaga survei kredibel pada bulan Desember ini.
Pasalnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki peluang keterpilihan mencapai 45 persen dan akan terus bertambah di bulan Januari 2024.
“Pada hari ini memang peluang satu putaran tersedia, khususnya untuk pasangan Prabowo-Gibran, kita lihat surveinya sudah 45 persen, udah 46 persen artinya sudah tinggal 6 persen saja menuju satu putaran. Tentu saja analisa ini berdasarkan pada survei seperti Indikator, Populi, LSI dan bukan mengacu pada Eep atau Roy Morgan,” jelasnya.
Qodari pun menuturkan jika mayoritas masyarakat Indonesia menginginkan Pilpres 2024 berlangsung sekali putaran sebagaimana dari hasil survei yang dilakukan lembaga survei Populi pada 28 November hingga 5 Desember 2023.
Hal itu terungkap dari sejumlah pertanyaan yang ditanyakan ke masyarakat, diantaranya keinginan masyarakat yang mayoritas pilpres berlangsung sekali putaran.
“Ini sebetulnya sudah ada ya, membaca survei Populi terakhir tanggal 28 November sampai 5 Desember 2023, pertanyaan pilpres akan diikuti tiga paslon dan kemungkinan berlangsung dua putaran apabila tidak ada yang mendapatkan suara di atas 50 persen, menurut anda berapa putaran dalam pilpres yang anda inginkan, jawabannya satu putaran 70,3 persen,
kemudian dua putaran 21,8 persen,” urainya.
Lalu disebutkan dalam survei itu juga tidak masalah satu atau dua putaran 4,3 persen, tidak menjawab 3,6 persen.
“Nah yang satu putaran kan 70,3 persen besar kan, kemudian ada 4,3 persen tak masalah satu atau dua persen, saya mau masukan ini dalam satu putaran,” bebernya.
“Jadi mayoritas masyarakat Indonesia sudah oke dengan satu putaran. Jadi kalau ditanya kehendak masyarakat Indonesia satu putaran atau dua putaran, mayoritas kalau lihat survei ini satu putaran versi Populi,”tegasnya.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
