Pilpres 2024, Ini Aturan Kampanye di Tempat Ibadah

Kamis, 5 Oktober 2023
Ilustrasi Kampanye

Jakarta, Sumselupdate.com – Kampanye di tempat ibadah kembali menjadi perbincangan belakangan ini. Hal itu setelah bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau Anies-Cak Imin dikabarkan menjadi khatib dan imam salat Jumat di Masjid Nur Muhammad, Sumenep, Jawa Timur, Jumat (29/9/2023).

Anies dan Cak Imin kemudian batal menjadi khatib dan imam salat Jumat tersebut setelah disurati Bawaslu Sumenep. Namun, perdebatan mengenai kampanye pilpres di tempat ibadah kembali mengemuka.

Isu rumah ibadah sebagai kampanye bukan pertama kali terjadi. Pada awal 2023, logo Partai Ummat pernah terlihat berada pada suatu masjid di Cirebon. DPD Partai Ummat Cirebon mengklarifikasi dan menyebut hanya menggelar sujud syukur di masjid lantaran partai besutan Amien Rais tersebut lolos sebagai peserta Pemilu 2024.

Selain itu, pada April 2023, terdapat pembagian amplop dengan adanya logo PDIP di tiga masjid di Sumenep, Jawa Timur.

Advertisements

Aturan Larangan Kampanye di Tempat Ibadah
Tindakan para aktor politik yang diduga melakukan kampanye di tempat ibadah ini menjadi tanda tanya publik. Berikut aturan soal kampanye di tempat ibadah, terutama terkait Pilpres 2024.

Berdasarkan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu sudah mengatur larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Bagi yang melanggar dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu berbunyi, “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.”

Meski demikian, terdapat pengeculian dalam aturan tersebut, yakni jika peserta pemilu hadir tidak membawa atribut kampanye atas undangan pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pasal ini sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Ong Yenny dan karyawan swasta Handrey Mantiri. Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan.

MK merevisi Pasal 280 ayat (1) huruf h menjadi, “pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”

Dengan demikian sudah jelas tempat ibadah dilarang untuk dijadikan lokasi kampanye. Putusan MK itu didasari adanya potensi memunculkan emosi dan kontroversi jika melakukan kampanye di tempat ibadah yang bisa merusak nilai-nilai agama.

Apakah Bisa Dikenakan Sanksi
Bila MK sudah memutuskan larangan kampanye di tempat ibadah, apakah bisa dikenakan sanksi? Melihat pada kasus-kasus sebelumnya, Bawaslu tidak mengenakan sanksi kepada kedua kasus tersebut karena belum memasuki masa kampanye yang baru dimulai 28 November 2023 nanti.

Hal ini terjadi karena para pelaku belum tentu benar-benar menjadi peserta pemilu karena belum diresmikan oleh KPU. Diketahui, pasangan capres-cawapres pada Pilpres akan ditetapkan KPU pada 13 November 2023. (bsc)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.