Perselisihan Eks Karyawan dan Proteksindo Dilimpahkan ke Disnakertrans Sumsel

Senin, 1 Februari 2016
Sahadi Sulkipli

PALI, Sumselupdate.com

Belum adanya Mediator Hubungan Industrial (MHI) di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), membuat perselisihan antara mantan karyawan dan PT Proteksindo Utama Mulya, tak kunjung berkesudahan.

Bacaan Lainnya

Pesangon yang dituntut karyawan yang dilakukan pemutusan hubungan kerja, belum dipenuhi perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sawit tersebut. Alhasil, persoalan ini akan dicarikan jalan keluar ke Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

“Untuk di PALI kita belum memiliki Mediator Hubungan Industrial (MHI) atau lebih dikenal mediator untuk menengahi masalah ini. Karena mediator inilah yang memiliki hak dan wewenang untuk memberikan anjuran tertulis kepada pihak perusahaan, untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) UU NO 2 Tahun 2004,” beber Plh Kadisnakertrans Kabupaten PALI, Sahadi Sulkipli, Senin (1/2).

Kedua belah pihak, lanjut Sahadi sama-sama memiliki dasar yang kuat. Sehingga kasus ini dilimpahkan ke Disnakertrans atau paling tinggi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Pihak perusahan mengacu pada pasal 164 ayat 1 dengan ketentuan pasal 156 ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003, sedangkan karyawan mengacu pada pasal 163 ayat 2 dengan ketentuan pasal 156 ayat 2 UU nomor 13 tahun 2003,” tambah Sahadi.

Sahadi menuturkan, pihak perusahaan termasuk cepat dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah tersebut. “Ini sudah termasuk cepat penyelesaiannya. Karena, cuma butuh dua hari sudah ada keputusan, apalagi kondisi perusahaan tersebut sudah merugi dalam waktu dua tahun berturut-turut,” sambung Sahadi.

Sementara itu, Zaghlul Darwis, External Relation PT Proteksindo membenarkan jika kasus ini dilimpahkan ke provinsi. “Kemarin kan sudah ada keputusan untuk diteruske ke Provinsi, karena antara karyawan dan perusahaan sepakat untuk tidak sepakat, sehingga harus diselesaikan di disnaker provinsi, siapa tahu disana bisa diselesaikan masalah ini,” tutur Zaghlul.

Zaghlul menambahkan untuk tuntutan yang disampaikan oleh karyawan itu sama-sama memiliki perbedaan persepsi sehingga tidak ada titik temu.

“Sebenarnya kita sama-sama memegang acuan pada UU, namun itu tergantung bagaimana kondisi perusahaan dalam menggunakan UU tersebut, perusahaan setuju membayar satu kali pesangon, sedangkan karyawan menuntut dua kali,” sambung Zaghlul.

Zaghlul mengklaim bahwa PT Proteksindo BM telah mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut. “Yang saya tahu bahwa perusahaan tersebut merugi dua tahun berturut-turut , dan dapat dilihat dari audit akuntan publik terhadap perusahaan,” tambahnya.

Pihaknya juga saat ini sedang mencari partner yang baru. “Kami juga sedang mencari partner yang baru, siapa tahu setelah dapat para karyawan tadi akan ditarik kembali,” tandasnya.

Sekadar diketahui, ratusan karyawan eks PT Proteksindo BM melakukan demo di gedung DPRD Kabupaten PALI menuntut hak mereka untuk menerima pesangon dua kali dari perusahaan.

Namun, pihak perusahaan hanya menyanggupi membayar pesangon sebesar satu kali gaji dengan alasan pihak perusahaan tersebut mengalami kerugian selama dua tahun berturut-turut. (adj)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.