Palembang, Sumselupdate.com – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Puan Maharani menilai rencana dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengendalian defisit BPJS Kesehatan masih akan dikaji.
“Perpres ini masih dikaji dulu, bagaimana tindaklanjutnya dan opsi-opsi apa yang akan dimunculkan. Karena kita tidak mau nanti jadi beban masyarakat dan pelayanan kesehatannya tidak bisa ditingkatkan,” kata Puan Maharani, Rabu (25/1/2017).
Usai menghadiri Rapat Arahan Strategis Nasional (Rasnas) BPJS Kesehatan 2017 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang itu, Puan mengakui soal defisit BPJS Kesehatan sudah menjadi perhatian pusat dan banyak hal yang harus dilakukan, sehingga opsi-opsi nya sedang dikaji.
“Saya harap Rakernas kali ini menghasilkan hal-hal solutif, berkaitan bagaimana memberikan pelayanan dan pemanfaatan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.
“Tapi, opsinya seperti apa? Kami sedang Pak Dirut BPJS untuk memberikan opsi-opsi hitungan-hitungan apa saja tanpa membebankan rakyat, kemudian memberikan solusi yang memang mengurangi defisit BPJS. Ini sedang kita kaji secara hati-hati,” tambahnya.
Puan menyebut, beberapa waktu lalu pemerintah melaunching gerakan masyarakat hidup sehat. Itu salah satu hal untuk mengurangi membeludaknya pasien yang datang ke rumah sakit. Bukan pemerintah mengurangi manfaat atau pelayanan BPJS.
“Lebih baik kita melakukan promotif atau preventif dalam artian menjaga kesehatan itu lebih penting dari pada sakit dan berobat. Jadi memang yang sakitnya yang ingin kita kurangi, tapi pelayanan kesehatannya kita tingkatkan,” katanya. (ery)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
