Palembang, Sumselupdate.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memastikan belanja daerah akan tetap berjalan seperti biasa, meski dana transfer dari pemerintah pusat untuk triwulan IV sebesar Rp600 miliar mengalami penundaan, dan akan berangsur ditransfer.
Dengan demikian, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan biro di lingkungan Pemprov Sumsel harus mengencangkan ikat pinggang.
Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, adanya defisit anggaran disebabkan keterlambatan transfer dana bagi hasil dari pemerintah pusat ke seluruh provinsi se-Indonesia.
Karena itu, Pemprov Sumsel harus menanggung banyak tagihan. Termasuk untuk membayar para kontraktor yang mengerjakan pembangunan di Sumsel.
“Mengapa defisit? Karena hak kami, transfer dari pusat untuk triwulan IV itu belum ditransfer ke seluruh Indonesia. Jadi, seluruh Indonesia defisit semua, kecuali DKI, duitnyo banyak nian. Sudah dimulai itu dikit-dikit hari ini, beguyur sampai bulan Februari. Oleh karena itu, kami banyak tagihan untuk membayar kontraktor, itu dihemat-hemat. Mana yang perlu nian, itu dibayarkan. Kalau bisa ditunda, ditunda,” katanya saat ditemui, Rabu (13/1).
Gubernur mengakui, progres pembangunan di daerah, khususnya Sumsel sedikit berantakan. Karena, hal ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja. Itu telah terjadi pada tahun anggaran 2014, yang tidak dibayarkan oleh pemerintah pusat.
“Dana bagi hasil itu sekitar Rp600 miliar. Seperti tahun lalu Sumsel juga berantakan, karena tiba-tiba dipotong Rp1,1 triliun untuk dana bagi hasil. Jadi bukan defisit karena apa, duit tidak masuk. Untuk belanja daerah akan berjalan terus. Karena ini bukan tidak dibayarkan seperti 2014. Tetapi, mungkin (pemerintah pusat) belum ada duit. Jadi diangsur sediki-sedikit ke seluruh Indonesia,” katanya. (erk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
