Jakarta, Sumselupdate.com – Pemerintah diminta membatalkan pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, karena membebani keuangan negara dan memperburuk fiskal yang tengah defisit akibat penanganan pandemi Covd-19.
Hal itu disampaikan ekonom senior Rizal Ramli dalam Gelora Talk bertajuk ‘APBN di antara Himpitan Pajak dan Utang Negara’ yang disiarkan live streaming di Channel YouTube Gelora TV, Rabu (20/10/2021).
“Kita enggak punya uang untuk membangun ibukota baru. Tapi mereka paksakan juga,” kata Rizal Ramli.
Menurut dia, pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bukan prioritas saat ini dan tidak perlu dilanjutkan.
Selain kondisi APBN tergerus sangat dalam, utang Indonesia juga semakin membengkak. Untuk membayar pokok pinjaman saja, negara harus menggelontorkan dana Rp400 triliun.
“Kemudian membayar bunga pinjaman Rp370 triliun, sehingga total utang yang harus dibayar negara tahun ini Rp730 triliun,” ujarnya.
Sementara Menteri Keuangan tahun 1998 Fuad Bawazier mengatakan, pemerintah salah jalan mengeluarkan Perppu 1/2020 ditambah lagi dengan UU Pajak baru (HPP). Hal ini tidak bisa meningkatkan pendapatan negara.
Saat akan membuat UU tentang perpajakan, bisa diketahui berapa target akan diperoleh. Karena, pajak soal angka dan detail. Meski UU sudah diubah, narasinya tetap propaganda dan retorika politik belaka tanpa angka.
Fuad juga menilai pemerintah berlaku tidak adil dalam pengenaan pajak, dimana negara kembali memberikan tax amnesty jilid II kepada orang-orang yang korupsi, sedangkan rakyat diberikan kenaikan PPn 11-12 persen.
“Negara lain tidak ada seperti itu. Saya dari pertama sudah yakin ini ada unsur kekuatan eksternal yang nitipin,” paparnya.
Karena itu, dia mengingatkan agar pemerintah menaikkan penerimaan dan menekan belanja. Khususnya yang tidak terlalu perlu dan tidak ada urgensinya.
“Jika diteruskan, keuangan negara akan terpuruk semakin dalam. Di mana ancaman krisis fiskal sudah terlihat semakin nyata,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai kebijakan pemindahan ibukota baru dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung sudah ditetapkan jauh hari sebelum pandemi Covid-19 berlangsung.
“Sekarang kelanjutannya. Ada perubahan yang berubah dari skenario awal. Bila ada situasi berubah, maka upaya yang dilakukan juga berubah. Apalagi, perubahan situasinya sangat serius. Siapa yang bisa menguji kedalaman pandemi? Tiga bulan lalu, siapa yang bisa memperkirakan saat ini konfirmasi kasus positif di bawah seribu,” kata Misbakhun.
Misbakhun menganggap wajar jika semasa awal pandemi pemerintah menarik utang dari berbagai sumber karena mengalami defisit APBN, yang juga dialami negara lain selama masa pandemi.
Akan tetapi, utang yang menumpuk bisa diimbangi dengan belanja yang berkualitas dan dirasakan langsung rakyat sampai pada hal utama seperti peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
“Fungsinya pajak disitu, dipungut untuk kepentingan rakyat. Bagi saya mari kita awasi bersama upaya pemerintah memungut pajak dan upaya kualitas belanja ini. Disitulah kita bisa mengukur manfaat dari APBN,” katanya.
Dikatakan, perencanaan APBN direncanakan tidak hanya dari sisi penerimaan saja, tetapi juga belanja. Untuk mengatasi utang penerimaan pajak harus digenjot. Sehingga jika tax ratio rendah, bukan untuk diratapi, tetapi dicarikan jalan keluarnya.
Anggota Komisi XI DPR RI ini menegaskan, siapa pun menteri ataupun presidennya, maka ketika menghadapi situasi pandemi seperti saat ini bukan tidak mungkin akan mengambil langkah taktis, sebagai langkah antisipatif mengatasi penyebaran wabah dan dampak perekonomian di dalam negeri.
“Pandemi juga menjadi ujian bagi para pemimpin, mengenal kelas ujiannya, leadership-nya, dan bagaimana mencari langkah antisipasi terhadap situasi dan keadaan yang ada,” katanya.
Ketua Bidang Kebijakan Publik DPN Partai Gelora Indonesia Achmad Nur Hidayat mengatakan, pemerintah diminta tidak sembrono mengelola APBN, karena akan berpengaruh pada generasi berikutnya.
“Mengelola APBN saya kira jangan sembrono. Ini menjadi konsen Partai Gelora untuk kita saling berdiskusi melihat masa depan APBN kita. Kalau APBN sembrono, gimana untuk generasi berikutnya,” kata Achmad Nur Hidayat.
Ditambahkan, Partai Gelora sempat mendapat kritik ketika mengundang Rizal Ramli, Fuad Bawazier dan Mukhamad Misbkahun.
Namun, ketiga narasumber tersebut telah menjelaskan berbagai persoalan APBN dan pajak secara lugas, detil dan indah untuk menjadi masukan bagi pemerintah agar lebih baik lagi dalam mengelola negara.
Sehingga diskusi menjadi lebih menarik dan memberikan pencerahan dan pengetahuan (knowledge), dimana diskusi tidak hanya sekedar mengkritik, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan bangsa.
“Mari bersama-sama membangun bangsa dan negara Indonesia menuju lima besar dunia,” papar Achmad. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
