Nilai Tahapan Pilkades Cacat Hukum, Massa Datangi DPRD Muba, Ini Hasilnya

Massa yang mengatasnamakan masyarakat Peduli Muba menggelar aksi di depan gedung DPRD Muba, Minggu (1/3/2020).

Sekayu, Sumselupdate.com  – Sejumlah bakal calon kades dan perwakilan masyarakat delapan desa menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musi Banyuasin (Muba), Minggu (1/3/2020).

Dalam aksinya, massa mengusung persoalan terkait tahapan pilkades serentak Muba tahun 2020 yang diduga cacat hukum.

Bacaan Lainnya

Massa yang mengatasnamakan masyarakat Peduli Muba ini akhirnya diterima angggota dewan di ruang rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Muba, Minggu (1/3/2020).

Rapat dipimpin H Rabik Hs, SE, SH, MH selaku Wakil Ketua III DPRD, Jon Kenedi, SIP selaku Wakil Ketua I DPRD, anggota Komisi I DPRD, staf Khusus Bupati Muba, Pihak RSUD Muba, Polres Muba, Staf Ahli DPRD dari Kemenkumham.

Sementara perwakilan warga dari Desa Danau Cala, Desa Lumpatan II, Desa Tanjung Agung Selatan, Desa Supat, Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruh, Desa Letang, Desa Langkap, dan Desa Epil, Kecamatan Lais.

Dalam pertemuan itu, perwakilan masyarakat mengungkapkan jika patut diduga adanya cacat hukum yang terjadi pada tahapan pilkades tahun 2020 di Kabupaten Muba.

Suasana pertemuan perwakilan masyarakat dan anggota DPRD Muba, Minggu (1/3/2020).

 

Di mana diduga dua instansi terkait telah memaksakan balon kades untuk menandatangani pernyataan di atas materai 6,000 yang bunyinya agar tidak mempertanyakan hasil tes dan tidak melakukan gugatan atas hasil tes.

Selain itu, perwakilan masyarakat mempertanyakan mekanisme tahapan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) antara lain harus ada pengalaman bekerja di pemerintahan setempat, tingkat pendidikan, batas usia, dan skors tertinggi.

Dengan berbagai persoalan itu, masyarakat menuntut agar tahapan pilkades serentak di Kabupaten Muba Tahun 2020 dibatalkan dan dilakukan seleksi ulang berdasarkan Permendagri No 112 tahun 2014, Perbup Muba No 82 tahun 2019, dan Perda Muba No 6 Tahun 2019.

Dalam hal ini, perwakilan masyarakat mengaku sangat dirugikan karena Peraturan Perundang-undangan tidak digunakan dalam pilkades di Kabupaten Muba.

Perwakilan massa yang mengatasnamankan masyarakat Peduli Muba ini menuntut seluruh balon kades yang mendaftar semua diluluskan dengan mengedepankan Hukum Adat yaitu kesepakatan musyawarah bersama.

Setelah mendengar tuntutan masyarakat, anggota DPRD Muba merekomendasikan kepada Bupati Muba untuk melakukan seleksi ulang pada pelaksanaan Pilkades serentak Muba Tahun 2020 di delapan desa yang bermasalah.

Delapan desa itu adalah Danau Cala, Desa Lumpatan II, Desa Tanjung Agung Selatan, Desa Supat, Desa Gajah Mati Kec. Sungai Keruh, Desa Letang, Desa Langkap dan Desa Epil Kec. Lais. (est)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.