Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan laporan penurunan kasus campak hingga 95 persen pada awal 2026. Capaian tersebut tetap harus dibarengi kewaspadaan terhadap kondisi di lapangan.
Menurut Netty, angka penurunan yang signifikan memang patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Namun, statistik tersebut tidak boleh menutupi fakta masih adanya anak-anak meninggal dunia akibat komplikasi campak.
“Kita tidak boleh hanya terpaku pada angka 95 persen. Penurunan kasus itu memang hasil kerja keras, tetapi fakta masih ada anak meninggal menunjukkan ada sistem yang belum tuntas. Statistik bukan segalanya jika kita masih kehilangan nyawa anak-anak kita,” ujar Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (28/3/2026).
Politisi Fraksi PKS itu menyoroti adanya celah kekebalan atau immunity gap sebagai potensi ancaman serius jika tidak segera ditangani. Kondisi tersebut sebagai “bom waktu” yang dapat memicu kembali lonjakan kasus apabila sistem perlindungan tidak diperkuat secara menyeluruh.
Dikatakan, keberhasilan menekan jumlah kasus sejauh ini lebih bersifat langkah darurat. Sementara itu, masih ada kematian menunjukkan penanganan di tingkat akar rumput belum optimal, terutama dalam hal deteksi dini dan penanganan komplikasi.
“Satu nyawa anak Indonesia itu terlalu mahal untuk dikompensasi dengan angka persentase penurunan. Jangan sampai kita merayakan penurunan kasus, sementara di saat yang sama ada orang tua sedang berduka karena anaknya terlambat mendapatkan proteksi,” tuturnya.
Dia mendesak Kementerian Kesehatan untuk tidak mengendurkan upaya, meskipun tren kasus tengah melandai. Evaluasi menyeluruh, perlu dilakukan terhadap distribusi vaksin serta kecepatan layanan penanganan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, seperti puskesmas, khususnya di wilayah yang sebelumnya menjadi zona merah.
“Pemerintah jangan cepat puas. Penurunan ini harus dibarengi dengan jaminan tidak akan ada lagi KLB di masa depan. Kita butuh jaminan perlindungan total, bukan sekadar laporan statistik di atas kertas,” tegas Netty. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
