Netflix, Kedaulatan Cyber, dan Maraknya OTT di Indonesia

Kamis, 28 Januari 2016
Layanan Netlix

Jakarta, Sumselupdate.com – Pemblokiran Netflix oleh salah satu grup operator telekomunikasi terbesar di Indonesia kembali memanaskan gesekan antara ‘telco vs OTT’ yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir.

Kalau kita cuplik dari Wikipedia, definisi dari OTT alias Over-The-Top ini adalah layanan dengan konten berupa data, informasi, atau multimedia, yang berjalan melalui jaringan internet.

Bacaan Lainnya

Bisa dikatakan juga layanan OTT hanya menumpang karena sifatnya yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi tanpa ikut membangun jaringan.

Kehadiran OTT di Indonesia sudah ada semenjak maraknya akses Internet berkecepatan tinggi atau yang dikenal dengan broadband ada dan diperkenalkan di Indonesia. Sebut saja nama seperti Facebook, Twitter yang menjadikan Indonesia sebagai basis pengguna terbesar ketiga di dunia.

Google juga merasakan hal yang sama terhadap pengguna di Indonesia yang mayoritas mengakses menggunakan jaringan dan perangkat mobile mereka — selain perangkat komputer dan broadband melalui sarana fixed yang jumlahnya secara prosentase hanyalah di bawah 40%.

Pertumbuhan pengguna internet dan pengakses OTT ini sejalan pula dengan laju pertumbuhan pendapatan operator telekomunikasi di sektor layanan data yang merupakan kunci pertumbuhan dan persaingan utama dalam perkembangan bisnis operator telekomunikasi di masa kini hingga mendatang — yang diperkirkan hanya akan tumbuh di bawah 10% per tahunnya, di kala pendapatan dari suara maupun SMS dan VAS lainnya mengalami degradasi dan stagnasi pertumbuhan.

Masalah kedaulatan negara kita dengan adanya dunia internet atau cyber ini sudahlah bisa dikategorikan sangat diperlukan mengingat hingga tahun ini sudah lebih dari 100 juta rakyat Indonesia atau lebih dari 40% populasi Indonesia merupakan pengakses dunia cyber di seluruh Nusantara.

Kedaulatan cyber merupakan layer virtual selain kedaulatan darat, laut dan udara yang harus kita sudah mulai tegakkan untuk melindungi harkat dan martabat bangsa kita secara global.

Tentunya penegakan kedaulatan cyber bangsa Indonesia bukanlah hal yang sederhana akan tetapi haruslah menganut azas utama yaitu keadilan. Dengan adanya prinsip ini tentunya kita harus mulai berani dan menguraikan kekusutan pro dan kontra antara berbagai macam jenis layanan dan aplikasi OTT yang marak di dunia cyber.

Sebut saja, saat ini sedang maraknya diskusi dan debat di antara kita tentang bagaimana YouTube hingga Apple iTunes dibiarkan melenggang, sedangkan Netflix yang baru saja muncul sudah diblokir. Belum lagi kehadiran torrent dan berbagai situs pengakses film yang ilegal dan gratis yang masih bisa diakses lainya.

Hal seperti ini sangatlah memprihatinkan dalam situasi kebangsaan negara kita yang membutuhkan aturan dan tatanan kedaulatan cyber yang pasti. Bukan yang ada aturannya atau tidak akan, tetapi juga dalam pelaksanaan aturan tersebut agar semua pihak merasakan keadilan yang didambakan setiap stakeholder di dunia cyber ini.

Kita semua harus siap dan mulai melakukan juga revolusi mental di dunia cyber dalam menghadapi globalisasi, perkembangan teknologi dan menyiapkan juga segenap kompetensi bangsa ini dalam menghadapi semua hal tersebut dari semua pihak baik itu pemerintah, akademisi, pelajar, publik pengguna layanan, kalangan bisnis, profesional hingga penyedia teknologi baik lokal maupun global yang akan berkiprah di wilayah teritori Indonesia.

Kebersamaan dalam menciptakan kedaulatan cyber negara kita secara menyeluruh dan tidak tersegmentasi diharapkan juga akan meningkatkan daya saing kita, menumbuhkan industri lokal yang berorientasi global, meningkatkan kekuatan kita dalam mengantisipasi dan menanggulangi serangan global, tentunya yang tidak kalah penting kita bisa berlaku adil dalam setiap penerapan aturan yang ada dan akan dibuat.

Percepatan adalah kata kunci dalam menyikapi kesiapan kita dalam menghadapi OTT maupun dalam membuat kita berdaulat di dunia cyber. Baik itu percepatan infrastruktur broadband, percepatan peningkatan kompetensi SDM untuk menjadi developer, praktisi, expert dan specialist hingga entrepreneur bidang cyber.

Kemudian percepatan penetrasi domain nasional yang ditargetkan harus mencapai satu juta namun hingga saat ini masih di bawah 100.000, percepatan regulasi kedaulatan cyber, percepatan perangkat dan aparat hukum, percepatan dukungan finansial hingga percepatan birokrasi di area ini.

Apabila hal ini belum bisa kita wujudkan, maka sudah sewajarnyalah adanya proteksi, proteksi, dan proteksi. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk melindungi bangsa dan negara kita ini.

Teguh Prasetya
Praktisi dan Pemerhati Industri Telematika

Sumber : detikinet.com

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.