Oleh: Adheri Zulfikri Sitompul
Wakil Ketua Umum DPP GAKUM KOSGORO 1957, Generasi Muda Partai Golkar/ Ketua Umum Ikatan Sarjana Al washliyah
Wakil Ketua Umum DPP GAKUM KOSGORO 1957, Generasi Muda Partai Golkar yang juga sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Al washliyah, Adheri Zulfikri Sitompul menanggapi omongan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang menyurati 3 (tiga) Menteri sembari meminta lakukan pertaubatan nasuha pasca terjadinya bencana di Pulau Sumatera.
Kami sangat sesalkan lontaran omongan tersebut dilontarkan dihadapan khalayak ramai pada acara resmi tanpa memperdulikan keadaan dilokasi bencana yang sangat membutuhkan berbagai pertolongan atau bantuan nyata bukan omon-omon , “kok jadi se enak udelnya aja”.
Kami sangat menghargai dinamika berdemokrasi menyampaikan pendapat dan pernyataan atau pandangan yang disampaikan dihadapan public apalagi Cak Imin itu pejabat negara namun seharusnya Cak Imin itu lihatlah situasi dan keadaannya dilokasi bencana .
Namun demikian, pernyataan terkait seruan “bertaubat nasuha” kepada para menteri perlu dilihat secara lebih proporsional. Pemerintahan ini bekerja berdasarkan aturan, evaluasi kinerja yang terukur dan mekanisme formal, bukan melalui penilaian secara personal apalagi emosional.
Kami sangat yakin setiap kebijakan dan langkah para menteri itu dilaksanakan dengan dasar hukum, analisis, serta akuntabilitas yang diawasi oleh lembaga resmi negara. Evaluasi kinerja dilakukan melalui mekanisme internal pemerintahan dan bukan opini personal.
Perlu kami tegaskan bahwa sesuai konstitusi dan system pemerintahan presidensial yang dianut di Idonesia, kewenangan penuh untuk mengarahkan , mengontrol, serta mengevaluasi kinerja para menteri berada ditangan Presiden RI, dimana setiap menteri bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, bukan kepada Menteri Koordinator, tokoh politik atau pun pihak eksternal lainnya.
Meneteri Koordintor itu hanya memiliki fungsi koordinasi antar para menteri dalam lingkup bidangnya, tidak ada kewenangannya untuk menilai, menghakimi, atau memberikan penilaian moral terhadap menteri lain. Penilaian formal terhadap kinerja menteri hanya dilakukan melalui mekanisme pemerintahan yang telah diatur jelas.
Kami mengajak seluruh pihak , khususnya para pemimpin public, untuk memberikan pernyataan yang konstruktif, akurat dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat. Kami berpikir bahwa komunikasi yang bertanggung jawab sangatlah penting untuk menjaga kualitas demokrasi kita.
Kami juga mengingatkan agar tidak ada lagi pejabat public atau pihak-pihak yang menyampaikan pernyataan yang dapat ditafsirkan sebagai sindiran kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ataupun kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia atau pihak manapun. Hendakanya pernyataan public tidak membangun kesan adanya pertentangan aanta kedua Ketua Umum Partai yang saat ini berada dalam Kabinet Prabowo Subianto.
Pemerintahan ini wajib berjalan dalam satu garis komnado yang solid, dan setiap perbedaan pandangan diselesaikan melalui mekanisme internal, bukan melalui opini yang dapat menimbulkan persepsi keliru di ruang public
Kami berharap seluruh pejabat negara tetap focus dalam menjalankan mandate untik melayani masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan, harapan kami , perbincangan public dapat terus didasarkan pada data bukan sentiment.(rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
