Parlemen sebagai representasi rakyat juga memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi lintas negara melalui jalur diplomasi parlementer.
—
Di tengah memanasnya geopolitik dunia akibat konflik bersenjata, rivalitas kekuatan besar, serta ancaman krisis ekonomi dan energi global, peran diplomasi tidak lagi hanya menjadi domain pemerintah dan kementerian luar negeri.
Parlemen sebagai representasi rakyat juga memiliki posisi strategis dalam membangun komunikasi lintas negara melalui jalur diplomasi parlementer.
Dalam konteks ini, DPR RI hadir sebagai aktor penting yang membawa suara Indonesia ke berbagai forum internasional guna memperjuangkan perdamaian, stabilitas kawasan, dan kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global.
Diplomasi parlemen menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di dunia internasional.
Melalui partisipasi aktif dalam forum seperti Inter-Parliamentary Union (IPU), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), dan berbagai pertemuan bilateral, DPR RI mampu membangun jembatan dialog di tengah polarisasi politik global.
Langkah tersebut menunjukkan Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam percaturan internasional, melainkan turut berkontribusi mendorong penyelesaian konflik secara damai, memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa yang masih terjajah, serta mengawal terciptanya tatanan dunia yang lebih adil sesuai amanat konstitusi.
Ke depan, tantangan global diperkirakan semakin kompleks seiring berkembangnya isu perubahan iklim, transformasi digital, keamanan siber, hingga perebutan pengaruh antarnegara besar.
Oleh karena itu, DPR RI perlu terus memperkuat kapasitas diplomasi parlementer yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Dengan memadukan diplomasi politik, ekonomi, dan budaya, DPR RI dapat menjadi wajah Indonesia yang mampu merajut kerja sama, membangun kepercayaan internasional, serta memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan penengah yang disegani di panggung dunia.
Komitmen tersebut tercermin dalam partisipasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI pada Sidang ke-16 Asian Parliamentary Assembly (APA) di Manama, Bahrain, pada 24–28 Januari 2026. Dalam forum tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Syahul Aidi Maazat, menegaskan komitmen Indonesia terhadap multilateralisme, dialog antarperadaban, serta dukungan yang konsisten bagi perjuangan rakyat Palestina.
Syahrul menyampaikan apresiasi kepada Kerajaan Bahrain dan Sekretariat APA atas penyelenggaraan sidang yang inklusif. Asia merupakan rumah bagi peradaban besar yang tumbuh melalui dialog, pertukaran budaya, dan kerja sama sosial, sehingga parlemen Asia memiliki tanggung jawab moral menjaga dialog antarbudaya di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Dalam forum tersebut, Indonesia juga menekankan pentingnya multilateralisme yang dijalankan secara konsisten tanpa standar ganda sebagai kunci penyelesaian berbagai tantangan global. Pada saat yang sama, BKSAP DPR RI kembali menegaskan dukungan penuh terhadap perjuangan rakyat Palestina untuk memperoleh kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota, sejalan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dukungan tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen kemanusiaan Indonesia yang berlandaskan hukum internasional dan prinsip antipenjajahan, tetapi juga mempertegas konsistensi posisi Indonesia dalam berbagai forum multilateral.
Anggota BKSAP DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri juga menyampaikan apresiasi atas sembilan draf resolusi yang dihasilkan. Draf resolusi itu mencakup isu governance, demokrasi, multilateralisme, hingga perkembangan situasi Palestina. BKSAP DPR RI juga mengusulkan penyelarasan terminologi dalam resolusi, termasuk penggunaan istilah “Israeli occupying authorities” agar selaras dengan praktik diplomasi di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
Berbagai masukan substantif juga disampaikan, antara lain penguatan prinsip transparansi anggaran dalam situasi krisis, penyempurnaan terminologi hak asasi manusia sesuai standar internasional, serta penegasan kerja sama internasasional di bidang tata kelola pemerintahan tidak boleh dijadikan instrumen tekanan politik.
Terkait Palestina, Indonesia turut mendorong penguatan akses kemanusiaan, gencatan senjata segera, dan penegakan mekanisme akuntabilitas sesuai hukum internasasional.
Sementara itu, dalam Standing Committee on Budget and Planning, Anggota BKSAP DPR RI Samuel Wattimena menekankan pentingnya keberlanjutan keuangan APA melalui penguatan transparansi, penggunaan indikator berbasis kinerja, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelaporan keuangan.
Secara keseluruhan, partisipasi BKSAP DPR RI dalam Sidang ke-16 APA menegaskan bahwa diplomasi parlemen merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkuat posisi tawar Indonesia di tingkat internasional.
Berlandaskan semangat Bhinneka Tunggal Ika, DPR RI terus mempromosikan dialog, inklusivitas, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta penyelesaian damai berbagai konflik. Upaya tersebut sekaligus memperkuat peran Indonesia sebagai kekuatan penengah yang aktif membangun kerja sama dan menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik global.(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
