Palembang, Sumselupdate.com – Terkait keinginan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang ingin melakukan evaluasi terhadap sistem pilkada langsung.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPW PKS Sumsel Mgs Saiful Padli mengatakan, jika evaluasi pemilihan kepala daerah dilakukan melalui DPRD tentunya perlu kajian dan tidak diberlakukan sama.
“Sebaiknya untuk pemilihan Gubernur dan Wagub yang wilayahnya tersebar luas, baiknya dipilih DPRD,” ujar Saiful.
Hanya saja dikatakan anggota DPRD Sumsel ini, untuk pemilihan Bupati atau Walikota, baiknya tetap dilakukan pemilihan langsung. Biar rakyat yang memilih karena mereka langsung bersentuhan dengan rakyat dan punya wilayahnya.
“Kalau pemilihan Gubernur wilayahnya se-Provinsi, yang notabenenya sudah ada di Walikota dan Bupati yang pegang kuasa. Jadi untuk pemilihan Gubernur cukup dipilih DPRD, yang merupakan representatif dari rakyat yang memilihnya secara langsung,” ujarnya.
Selain itu, dengan pemilihan oleh DPRD maka dirasa secara biaya akan jauh lebih hemat dan efisien, dan tidak menimbulkan konflik antar masyarakat. “Dampak politik, ekonomis serta keamanan akan jauh lebih bisa efisensi,” terangnya.
Hal senada diungkapkan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Giri Ramanda N Kiemas, jika setiap sistem ada baik dan ada kurangnya.
“Melalui pemilihan oleh DPRD, baiknya tidak terjadi friksi di masyarakat, money politic di masyarakat juga tidak terjadi. Tapi hal itu dirasa tidak mencerminkan suara rakyat,” ujarnya.
Ditambahkan Wakil Ketua DPRD Sumsel ini, hal tersebut akan jadi kebalikannya dengan Pilkada yang dilakukan secara langsung. Dimana, benar- benar mencerminkan suara masyarakat, akan tetapi masalah friksi dan money politic masih membayangi.
“Kalau boleh memilih untuk saat ini, Pilkada di DPRR untuk tingkat Provinsi masih memungkingkan. Tetapi untuk kabupaten yang rawan konflik juga bisa menggunakan mekanisme pemilihan DPRD. Sedangkan, untuk wilayah yang kecil dan aman bisa menggunakan sistem Pilkada langsung,” tandasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini. Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11) lalu.
Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.
Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langsung. (tra)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
