Masalah Papua Sulit Lantaran Pejabat Daerah Ikut Bermain

Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono .

Jakarta, Sumselupdate.com – Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Laksono mengatakan, Komisi I DPR mendukung semua usaha untuk memberangus atau menghancurkan pergerakan kelompok teroris di Papua.

Operasi intelijen, keberadaan Polri, dan TNI diminta untuk ditingkatkan seiring mendorong pendekatan humanis untuk rakyat di Bumi Cendrawasih.

Read More

“Jaringan Intelijen juga tetap harus diutamakan terus  proaktif mencari dan memantau informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga segala hal ataupun niat dapat digagalkan sebelum dijalankan. Kehadiran militer dan polisi tetap perlu ditingkatkan jangan hanya di BKO kan saja, tapi permanen,” tutur Dave di Media Center DPR Jakarta, Kamis (23/9/2021).

Menurut Dave, yang harus diutamakan  pendekatan humanisme. Mendorong pendekatan secara kebudayaaan, sosial, ekonomi dan terus mengingatkan dan menanamkan bahwa Papua  bagian Indonesia dan Indonesia adalah Papua.

Sedangkan kehadiran Polri dan TNI yang permanen, kata Dave, diiringi dengan menambah instalasi militer.

Sekarang angkatan laut sudah menambah armada di Papua dan  komando operasi angkatan udara juga sudah dibentuk di Biak.

Ke depan juga harus ditambah. Misalnya, Kostrad divisi harus ditambah dan jika ditempatkan di Papua di bawah kendali Kodam, Kodim, Korem, penambahan jumlah prajurit juga harus ditambah.

Dikatakannya, Babinsa jangan hanya satu untuk beberapa distrik, kalau perlu setiap distrik ada beberapa Babinsa, sehingga pengawasan bisa saling mendukung kerja aparat pemerintah daerah.

Akan tetapi, lanjut dia, kehadiran TNI di sana jangan sampai  mengancam, membuat rasa khawatir dan tegang.

Dikatakan, yang terjadi saat ini, situasi perlawanan dan pemberontakan masih terus berjalan. Dave menduga pejabat daerah di Papua turut bermain.

“Di sana, siapa, dan apa jabatannya, itulah yang harus dilakukan aparat keamanan untuk membukanya. Sekarang yang sudah ada di media massa dan juga laporan dibahas di Komisi, banyak juga pejabat di daerah membiayai gerakan teroris,” katanya.

Dengan memberikan senjata, uang, bahkan mencari pelatih buat personelnya untuk penyerangan dan perusakan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Anggota Komisi I DPR RI F-PDIP, Effendi Simbolon mengatakan, label teroris terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua tidak akan menyelesaikan masalah.

Warga Papua bukan terorisme, tapi yang mereka perjuangkan adalah Kemerdekasn melalui referendum.

Dikatakan, label teroris mestinya disematkan kepada Kelompok Poso, gerbong Ali Kalora Cs. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.