Palembang, Sumselupdate.com – Guna memperlancar tugas pemerintahan dalam menyelenggarakan pelayanan kepada publik serta mengisi kekosongan jabatan, Pjs Walikota Palembang Akhmad Najib melantik tiga pejabat tinggi pratama di Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.

“Pelantikan ini untuk menghindari potensi stagnasi terhadap tugas-tugas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, khususnya pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sebelumnya sedang dalam masa pemulihan. Sebagai Pjs pelantikan ini sudah atas izin Mendagri dan telah memenuhi aturan,” ujar Najib, di Ruang Parameswara Setda Kota Palembang, Jumat (6/4).

Dijelaskannya, pelantikan tersebut juga bertujuan untuk menjaga motivasi serta etos kerja pegawai. Dirinya mengimbau kepada pejabat tinggi pratama yang dilantik agar mampu bekerja keras serta memiliki komitmen yang tinggi dalam menghasilkan output berkualitas.

Menjelang Pilkada 2018, Pjs Walikota mengingatkan, khusus kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang baru dilantik untuk lebih mempercepat pelayanan administrasi kependudukan, khususnya proses pembuatan e-KTP.  “Lakukan percepatan proses pembuatan e-KTP, sebab itu yang masih banyak dikeluhkan masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan kepada Kepala Dinas Koperasi UMKM yang baru dilantik, Pjs Walikota mengingatkan untuk melakukan persiapan menyambut Asian Games 2018. Khususnya mempersiapkan UMKM berkualitas di Kota Palembang yang merupakan tuan rumah pesta olahraga akbar di Asia tersebut.

Pejabat yang dilantik pada kesempatan itu adalah M Ali Subri dilantik sebagai Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan HAM. Sebelumnya M Ali Subri menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Sementara Edwin Effendi dilantik sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pada kesempatan itu, Pjs Walikota Palembang juga melantik Ana Heryana sebagai Kepala Dinas Koperasi UMKM. Sebelumnya dirinya menjabat Staf Ahli Walikota Bidang Keuangan, Pendapatan Daerah, Hukum dan HAM. (adi)