Palembang, Sumselupdate.com – Ratusan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) menyampaikan kritik keras terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan.
Dalam aksi yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sumsel, Senin (5/10/2026), mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsri memberikan kartu merah kepada Gubernur Sumsel Herman Deru.
Kartu merah tersebut menjadi simbol kritik mahasiswa terhadap penanganan karhutla yang mereka nilai masih belum maksimal, di tengah kondisi kabut asap yang berdampak terhadap aktivitas dan kesehatan masyarakat.
Selain menyampaikan kritik, mahasiswa juga menyerahkan lima sikap dan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Mahasiswa meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan serta melakukan audit terhadap wilayah gambut yang memiliki risiko tinggi terbakar.
Mereka juga mendesak adanya transparansi penggunaan anggaran bantuan presiden (Banpres) serta anggaran lainnya yang dialokasikan untuk penanganan karhutla di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mahasiswa meminta pemerintah memprioritaskan warga yang terdampak kabut asap serta memastikan kebutuhan layanan kesehatan mereka terpenuhi.
BEM Unsri juga mendesak pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla.
Selain penanganan saat kebakaran terjadi, mahasiswa meminta pemerintah menyiapkan langkah jangka panjang untuk memulihkan lahan gambut dan mencegah kebakaran berulang.
Ketua BEM Unsri Muhamad Gebri Valensyah mengatakan pemberian kartu merah merupakan bentuk peringatan kepada pemerintah agar penanganan karhutla lebih serius.
“Ini sebagai peringatan untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat Sumatera Selatan sudah tidak kuat lagi menahan udara yang tidak sehat,” ujar Gebri.
Menurut dia, persoalan karhutla tidak selesai hanya dengan memadamkan api. Lahan gambut yang telah terbakar, kata dia, tetap memiliki potensi menjadi sumber kebakaran apabila tidak dilakukan pemulihan dan pengelolaan yang tepat.
“Lahan gambut ini tidak hanya selesai dengan sebatas dipadamkan. Ketika dipadamkan, masih ada gambut-gambut yang kering dan masih bisa memicu kebakaran,” katanya.
Gebri meminta pemerintah memastikan kondisi lahan gambut tetap terjaga, termasuk mempertahankan kelembapannya untuk mengurangi risiko munculnya kembali titik kebakaran.
Mahasiswa juga menyoroti penggunaan anggaran penanganan karhutla. Mereka meminta pemerintah membuka informasi mengenai penggunaan Banpres maupun anggaran lain yang berkaitan dengan penanggulangan karhutla.
“Transparansi ini supaya penanggulangan tidak hanya menunggu waktu, tetapi bisa dipercepat. Ini bukan untuk pemerintah atau kami, tetapi untuk masyarakat Sumatera Selatan yang kami sayangi,” ujarnya.
Herman Deru Tanggapi Kritik Mahasiswa
Menanggapi aksi tersebut, Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menghadapi karhutla, baik melalui pemadaman maupun upaya pencegahan.
Deru menyebut kondisi cuaca menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi dalam penanganan karhutla. Ia mengatakan pemerintah terus memanfaatkan sistem pemantauan untuk mendeteksi titik panas atau hotspot.
Menurutnya, deteksi hotspot dilakukan setelah terdapat indikator panas sehingga lokasi kemunculan api tidak selalu dapat dipastikan sebelumnya.
“Kalau kita menyikapi El Nino, tentu harus dengan upaya pemadaman api. Terus tentu upaya pencegahan dari tahun ke tahun kita buat,” kata Deru.
Pemerintah, lanjutnya, mengerahkan berbagai kekuatan untuk menangani kebakaran, mulai dari personel di darat hingga dukungan operasi udara.
“Kita tentu akan terus berjuang dengan segala kemampuan yang kita miliki, baik pasukan darat, pasukan udara, juga doa,” ujarnya.
Terkait penyebab kebakaran, Deru mengatakan karhutla dapat dipicu faktor alam maupun aktivitas manusia. Jika ditemukan unsur kesengajaan atau pelanggaran oleh manusia, proses penegakan hukum dilakukan oleh aparat berwenang.
“Faktornya ada dua, faktor alam dan manusia. Kalau manusia, penegakan hukumnya sudah dilaksanakan sebijak mungkin,” katanya.
Deru juga menyebut unsur TNI, Polri dan masyarakat ikut dikerahkan dalam penanganan karhutla di lapangan. Pemerintah provinsi berupaya mengoordinasikan berbagai unsur tersebut agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara terpadu.
“Teman-teman TNI, Polri bersama masyarakat all out. Kami mengorkestrasi apa yang diperbuat oleh teman-teman di lapangan,” ujar Deru.
Terkait aksi mahasiswa, Deru menilai penyampaian aspirasi secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Sumsel merupakan bagian dari proses dialog antara masyarakat dan pemerintah.
“Teman-teman mahasiswa datang ke Pemprov itu adalah alamat yang benar,” katanya.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
