7 Aturan Kabupaten Layak Anak di Bangka Tengah Bakal Disatukan, Kanwil Kemenkum Babel Lakukan Penyederhanaan

Writer: - Kamis, 19 November 2026
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Kanwil Kemenkum Babel Yanto Majid bersama Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Tengah saat rapat koordinasi penyederhanaan tujuh Ranperkada di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Rabu (18/11/2026). (Foto: Humas Kemenkum Babel/Sumselupdate.com)

Bangka Tengah, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung mendorong penyederhanaan regulasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bangka Tengah.

Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bangka Tengah di Balai Pengayoman Kanwil Kemenkum Babel, Rabu (18/11/2026).

Read More

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil Kemenkum Babel membahas penyederhanaan tujuh Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) yang diajukan pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, melalui Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Slamet Iman Santoso, yang diwakili Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Yanto Majid, menerima langsung rombongan yang dipimpin Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Bangka Tengah, Wiwik Susanti.

Yanto Majid menjelaskan, tujuh Ranperkada tersebut memiliki substansi pengaturan yang saling berkaitan. Karena itu, materi muatannya dinilai dapat disederhanakan dan diintegrasikan ke dalam satu Ranperkada.

Menurutnya, langkah penyederhanaan atau simplifikasi regulasi diperlukan untuk menghasilkan aturan yang lebih efektif, sistematis, dan terintegrasi. Selain itu, upaya tersebut juga bertujuan mencegah tumpang tindih pengaturan dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

Plt Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Kaswo, menegaskan bahwa penyederhanaan regulasi menjadi bagian penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang efektif sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

“Penyederhanaan regulasi bukan hanya mengenai pengurangan jumlah peraturan, tetapi juga memastikan setiap regulasi memiliki substansi yang berkualitas, implementatif, serta mampu mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak,” ujar Kaswo.

Senada, Kepala Divisi P3H Kanwil Kemenkum Babel, Slamet Iman Santoso, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Kanwil Kemenkum dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.

Ia berharap proses simplifikasi tersebut dapat menghasilkan regulasi yang harmonis, komprehensif, dan tidak saling tumpang tindih sehingga menjadi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.

“Melalui simplifikasi regulasi, kami mendorong terbentuknya produk hukum daerah yang harmonis, komprehensif, dan tidak tumpang tindih sehingga dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak,” ungkap Iman.

Rapat koordinasi kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis mengenai tindak lanjut penyusunan Ranperkada, khususnya pengintegrasian substansi dari tujuh rancangan peraturan tersebut ke dalam satu regulasi.

Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Babel, Staf Bappelitbangda Kabupaten Bangka Tengah Endang Opriana, serta perwakilan Bagian Hukum Kabupaten Bangka Tengah.

Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Babel berharap pembentukan produk hukum daerah semakin efektif dan berkualitas. Upaya ini sekaligus diharapkan memperkuat landasan regulasi bagi pemenuhan hak serta perlindungan anak secara berkelanjutan di Kabupaten Bangka Tengah.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts