“Sejak Januari hingga sekarang, sudah hampir lima bulan biaya oprasional belum dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab),” ungkapnya, kemarin.

Dijelaskannya biaya operasional sangat dibutuhkan, karena dana tersebut dipergunakan untuk biaya penyaringan dan juga pemeliharaan mesin.

“Sangat dibutuhkan sekali, mengingat sekarang kualitas air belum terlalu maksimal dan bisa dikatakan masih keruh, “jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas PU Hendriansyah melalui Kabid CK Insan Bunayu membenarkan bahwa anggaran operasional untuk PDAM belum cair. Untuk diketahui keterlambatan pencairan bukan kesalahan dari pihaknya, tetapi dari IKK lantaran belum memperbaiki administrasi.

“Nah yang menjadi persoalan sekarang Kepala IKK belum ada, maka dari itu biaya operasional PDAM belum cair sampai detik ini, “jelasnya.

Masih katanya anggaran biaya operasional perbulannya rata-rata Rp 3 juta. Bisa juga lebih lebih tergantung dengan kebutuhan mereka.

“Ya rata-rata Rp 3 juta perbulan, akan tetapi ada juga yang lebih tergantung dengan kebutuhan mereka, “kata Insan.

Ia menambahkan sekarang PDAM Muratara sudah berbentuk UPTD dan untuk kepala UPTD sendiri belum ada. Diharapkan kekosongan tersebut secepatnya dapat terisi, agar bisa mengurusi operasional PDAM yang ada.

Menurutnya kekosongan itu semestinya harus diisi dan untuk sementara waktu dirinya yang mengatur PDAM sambari menunggu adanya kepala UPTD.