Kunker, Komisi IV DPRD Sumsel Tinjau Jalan Poros Provinsi di Muratara

Selasa, 22 Januari 2019
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Sumsel di Muratara.

Muratara, Sumselupdate.com – Kelayakan infrastruktur di daerah menjadi perhatian khusus bagi anggota DPRD Sumsel. Kali ini, Komisi IV DPRD Sumsel melakukan peninjauan langsung kelayakan jalan poros provinsi yang terletak di Desa Bukit Ulu, Kecamatan Karang Jaya hingga Desa Maur Baru, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, Selasa (22/1/2019).

Peninjauan infrastruktur yang dibangun melalui dana APBD Sumsel tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Sumsel M. Aliandra Gantada didampingi Ketua Komisi IV DPRD Sumsel, Anita Noeringgati beserta anggota, kepala dinas PU BM Provinsi Sumsel, Darma Budi serta Bupati Muratara, H.M Syarif Hidayat.

Read More

Bukan hanya meninjau jalan poros provinsi, Anita Noeringhato mengungkapkan, kunjungan kerja (kunker) yang dilaksanakan DPRD Sumsel dan mengajak dinas terkait bertujuan untuk mengecek realisasi pembanggunan menggunakan anggaran APBD Provinsi Sumsel tahun 2018.

Selain itu sebagai upaya melihat kondisi lokasi infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan ditahun 2019 ini yang menggunakan APBD Provinsi.

“Karena tahun ini dari APBD Provinsi menganggarkan pembangunan jalan poros provinsi sumsel, mulai Desa Bukit Ulu, Kecamatan Karang Jaya hingga Desa Maur Baru Kecamatan Rupit,” kata Anita.

Dilanjutkanya, pihaknya juga sempat meninjau pembangunan talud di bantaran sungai Rupit yang sering tergesur. “Jadi apa yang menjadi temuan dilapangan akan kami evaluasi untuk disampaikan pada Gubernur Sumsel,” jelas ia.

Senada, Ketua DPRD Sumsel, M. Aliandra Gantada mengungkapkan bahwa peninjauan langsung lokasi infrastruktur ini sebagai upaya agar tahu kondisi sebenarnya sehingga pengerjaan nantinya tidak dilakukan asal-asalan.

“Nah dengan kunjungan ini, kami harapkan pembangunan perbaikan jalan poros provinsi tersebut secepatnya terialisasikan dan dapat bertahan lama,” tambahnya.

Kunjungan kerja ini, lanjut Gantada merupakan salah satu tugas dari fungsi dewan yaitu pengawasan selain penganggaran.

“Kami ingin melihat secara langsung apa saja yang sudah dianggarkan oleh provinsi apa sesuai dengan yang dianggarkan diusulkan daerah. Dengan terjun langsung seperti ini, kita bisa mengumpulkan lebih banyak data sebagai bahan evaluasi ke depan untuk perencanaan anggaran dan bermanfat tidak bagi masyarakat,” pungkasnya. (mor)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts