Palembang, Sumselupdate.com – Setelah dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sumsel Hadi Prabowo bersama Kapolda Sumsel, Ketua KPU dan Kasdam II/Sriwijaya mengikuti konferensi video bersama Kapolri dan Menko Polhukam terkait kesiapan daerah dalam menyelenggarakan pemilihan legislatif dan presiden 2019, di Mapolda Sumsel, Senin (24/9/2018).
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumsel segera mengambil langkah untuk melakukan langkah sesuai dengan tupoksi masing-masing. Usai konferensi video, Hadi Prabowo mengatakan, beberapa poin dari koordinasi yang telah diselenggarakan, yakni memetakan daerah rawan agar Pileg dan Pilpres berjalan aman dan lancar.
“Forkopimda harus bersinergi untuk menyukseskan Pemilu 2019. Saya tegaskan, ASN harus netral dan tidak boleh berpolitik praktis. Bila ada ASN yang terlibat bisa diberikan sanksi mulai dari teguran sampai pemecatan,” tegasnya.
Dirinya berharap setiap instansi di lingkup pemerintahan, penyelenggara, serta pengawas pemilu dalam memahami porsi tugas masing-masing. Terutama bagi caleg yang ikut pesta demokrasi ini bisa profesional. “Jangan melakukan ujaran kebencian dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Ini semuanya untuk negara dan bangsa ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara menambahkan, Polda Sumsel membentuk berbagai satgas untuk melakukan pemantauan selama pileg dan pilpres. “Kami membentuk Satgas Nusantara untuk mendinginkan suasana, satgas money politik, dan satgas hoax,” ujar Zulkarnain.
Dengan adanya peningkatan jumlah TPS dari 16.202 TPS menjadi 25.222 TPS, tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas keamanan serta jumlah personel.
“Sebanyak 7.080 personil akan diterjunkan dalam pengamanan pileg dan pilpres. Jumlah personil yang diterjunkan ini, belum lagi diback up dari Kodam,” ungkapnya.
Zulkarnain berujar, pihaknya sudah mengkategorikan kerawanan TPS dalam empat tingkat. Yakni TPS aman, TPS rawan 1, rawan 2, serta TPS khusus. Dalam pengamanan di pileg dan pilpres, Polda Sumsel mendapat kucuran dana Rp 9.9 miliar. Dana tersebut, nantinya akan digunakan untuk pengamanan di wilayah Sumsel.
“Untuk antisipasi bentrok massa, kami pun sudah melakukan beberapa langkah. Kami tidak ingin terjadi lagi bentrokan massa yang pernah terjadi di sini. Saat ini riak-riak penyebaran berita hoax sudah mulai ada di Sumsel. Meskipun belum ada yang melapor, kami terus pantau,” ungkapnya.
Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, anggaran yang digunakan untuk pileg dan pilpres di Sumsel, semuanya diatur oleh KPU pusat. Namun, KPU Sumsel memberikan rujukan anggaran pilkada beberapa waktu lalu, untuk digunakan sebagai pembanding dan pertimbangan penggunaan dana.
Dana yang digunakan untuk pilgub lalu menghabiskan dana senilai Rp318 miliar, belum ditambah pilkada kabupaten/kota lainnya. Itu mengacu pada jumlah TPS sebanyak 16.202.
Karena ada perubahan TPS dan operasional TPS, pasti akan bertambah dalam dana operasional. Sehingga, memang perlu dilakukan perubahan baik dalam operasional, dana dan pengamanan.
“Untuk DPT baru sudah dan ada pemilih pemula, karena memang pilkada lalu belum ada pemilih pemula. April sudah masuk semua DPT. Memang nantinya yang datang ke TPS tanpa E-KTP jadi problem. KPU masih memikirkan solusinya, apakah nanti ada kartu khusus untuk pemilih atau ada solusi lain dari pemerintah,” tukasnya. (tra)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
