Komite IV DPD RI Dukung Perbaikan Moral Hazard Koperasi Melalui Perubahan Undang-Undang Perkoperasian

Rabu, 15 November 2023

Jakarta, Sumselupdate. com- Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait dengan Rencana Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Karena regulasi tentang Perkoperasian di Indonesia sudah tua dan perlu penyesuaian dengan kemajuan zaman.
Pernyataan tersebut disampaikan Fernando Sinaga, Wakil Ketua Komite IV DPD RI bahwa Undang-Undang tentang Perkoperasian banyak perubahan dan penyempurnaan.

Bacaan Lainnya

“Terakhir dengan disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Tahun 2012, namun Undang-Undang yang direncanakan untuk pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini kemudian digugat beberapa Lembaga, sehingga pada 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi ( MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian,” jelas Senator dari Provinsi Kalimantan Utara itu.
Dikatakan, tahun 2015 DPD RI melalui keputusan Nomor 04/DPD RI/I/2015-2016 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian mengusulkan perubahan kepada DPR RI.

“Tanggal 1 November 2016 pemerintah dan DPR RI telah mengusulkan perubahan undang-undang Perkoperasian dan sudah masuk Prolegnas. Namun regulasi terkait Perkoperasian belum disahkan hingga hingga muncul wacana perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang merupakan usulan dari Pemerintah,”tegas Fernando Sinaga.

Hadir sebagai narasumber dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) itu Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, Guru Besar Universitas Indonesia dan Prof. Dr. Ir. Lukman M. Baga, Guru Besar Institut Pertanian Bogor yang juga merupakan Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB University.
Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto, mengatakan, regulasi tentang Perkoperasian di Indonesia tidak mendorong kegiatan produktif anggota koperasi.

“Sejatinya undang-undang merumuskan untuk meningkatkan kegiatan produksi anggota, namun hal ini tidak terjadi pada UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, setelah 30 tahun undang-undang ini berjalan apakah ada Koperasi yang difasilitasi secara produktif oleh undang-undang ini? Sebagai peneliti saya tidak melihat cukup bukti undang-undang ini memberi dorongan besar untuk kemajuan koperasi dibanding negara lain,”tutur Guru Besar Universitas Indonesia itu.

Menurut Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto,
persoalan Perkoperasian di Indonesia berakar dari Undang-Undang Perkoperasian yang menjadi payung hukum kegiatan Perkoperasian di Indonesia. Seperti pengertian Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 yang menyatakan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto menawarkan solusi yang bisa dilakukan DPD RI yaitu DPD RI memiliki pandangan untuk memodifikasi Pasal 1 RUU tentang Perkoperasian, bahwa Koperasi harus berbasis kegiatan produktif anggota. Selain itu anggota yang multi pihak ini diganti, karena multi pihak tidak memungkinkan secara akademik dan empirik untuk mendorong pengembangan Koperasi.

“Selain itu DPD RI bisa mendorong lahirnya pasal yang spesisik untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang menunjuk kekhasan masing-masing Koperasi,” jelas Prof. Dr. Sudarsono Hardjosoekarto.

Prof. Dr. Ir. Lukman M. Baga, menyampaikan Koperasi sebagai gerakan anti kapitalis tentu saja ada pihak-pihak yang tidak senang Koperasi berkembang.

“Kita bisa mencurigai ada pihak tidak suka dengan koperasi berkembang di Indonesia, oleh sebab itu ada upaya untuk menghambat Koperasi untuk maju, salah satu cara menghambat kemajuan Koperasi dengan membuat tidak jelasnya Undang-Undang tentang Perkoperasian di Indonesia sebagai dasar hukum regulasi atas Perkoperasian,” ujar Guru Besar Institut Pertanian Bogor itu.

Masalah gerakan Koperasi di Indonesia menurut Prof. Dr. Ir. Lukman M. Baga, masih banyak masyarakat Indonesia salah paham terhadap semangat awal pergerakan Koperasi.

“Karena salah paham terhadap gerakan Perkoperasian mengakibatkan salah urus dengan banyaknya campur tangan dalam pengelolaan Perkoperasian dan akhirnya hasil yang diharapkan dari gerakan perkoperasian tidak maksimal,”jelas Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB University itu.

Hj. Riri Damayanti John Latief, Senator dari Provinsi Bengkulu menyatakan, pasca keputusan MK yang membatalkan UU Perkoperasian tahun 2012 muncul beberapa fenomena terkait dengan Perkoperasian.

“Fenomena terkait Perkoperasian saat ini adalah regulasi tidak mengatur pengawasan usaha simpan pinjam, belum mengatur tentang perlindungan konsumen, tidak mengatur adanya Lembaga Penjamin Simpanan bagi anggota Koperasi, tidak mengatur tentang sanksi pidana, belum mengatur afirmasi pada sektor riil, dan tidak mengatur kepailitan usaha simpan pinjam,”kata Hj. Riri Damayanti John Latief. (duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.