Jakarta, Sumselupdate.com — Komite III DPD RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumatra Utara (Aceh-Sumut).
Dalam RDP dengan Sekretaris Kemenpora Gunawan Suswantoro tersebut, Komite III DPD RI menyampaikan beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut pada 9 – 20 September 2024.
“Jika dibandingkan dengan PON Papua, itu meriah sekali. Bahkan PON XX di Papua terbesar di seluruh Indonesia. Hal yang sama seharusnya dialami PON Aceh-Sumut, tapi kita tidak melihat itu,” ujar Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma.
Berdasarkan hasil pengawasan Komite III DPD RI, lanjut Filep, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan PON XXI tersebut.
Pertama, keterbatasan infrastruktur, sebagian venue belum selesai dibangun dan masih direnovasi. Kedua, keterbatasan anggaran, terutama dengan pemotongan anggaran dari pemerintah pusat untuk kegiatan PON XXI di Sumut. Ketiga, banyak keluhan dari atlet terkait akomodasi yang kurang layak. Keempat, kurang koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan PON XXI.
“Kelima, persiapan atlet dan kontingen kurang didukung sarana dan prasarana latihan untuk meningkatkan daya saing,”kata Filep, Senator dari Papua Barat ini.
Terkait penyelenggaraan PON XXI, Gunawan Suswantoro tidak menampik adanya permasalahan dalam event nasional terbesar di Indonesia tersebut. Meski begitu, Gunawan mengklaim penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut terbukti sukses dan menjadi event PON terbesar dalam sejarah. PON XXI juga dinilai menghasilkan peningkatan prestasi atlet. PON XXI juga dianggap telah sukses memberdayakan ekonomi daerah.
“Hal ini terlihat adanya peningkatan Pendapatan Domestik Regional Bruto di Aceh dan Sumut sebesar 2,1% dan mampu mendorong peningkatan sektor pariwisata dan UMKM,” kata Gunawan.
Meski diklaim sukses oleh Kemenpora Anggota DPD RI dari Sumatra Utara, Dedi Iskandar Batubara, menyampaikan kekecewaan terkait penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut yang dianggap belum optimal dari segi fasilitas dan pendanaan ke Kemenpora. Dedi juga mengkritik pemerintah pusat yang kurang mendukung dari segi pendanaan PON. Dari usulan anggaran Rp7 triliun untuk membangun venue, diturunkan menjadi Rp1,1 triliun, dan akhirnya hanya memperoleh Rp400 miliar.
“Ini sangat tidak fair, soal anggaran yang harusnya disiapkan secara utuh oleh pemerintah. Ini kekecewaaan masyarakat Sumut yang harus saya sampaikan. Kami harap ini tidak terjadi lagi di masa depan, terutama di PON yang akan diselenggarakan di NTB dan NTT,”jelasnya.
Anggota DPD RI dari Lampung Ahmad Bastian SY, mengungkapkan keprihatinan terkait penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, terutama dari segi anggaran yang menyebabkan pelaksanaan PON XXI memunculkan berbagai permasalahan.
“Saya memahami betapa terpukulnya Pak Dedi (Iskandar Batubara) karena sebagai perwakilan daerah, kami membawa nama daerah di mata nasional. Saat PON (Aceh-Sumut) menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia, kami juga merasa terbebani dengan permasalahan yang ada,” jelasnya.
Wakil Ketua Komite III DPD RI Erni Daryanti, menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab penuh menyukseskan penyelenggaraan PON, baik dari penyiapan infrastruktur, non-fisik, maupun anggaran. Ia menekankan bahwa keterlibatan pemerintah pusat, termasuk Kemenpora bersifat wajib tanpa membebani provinsi tuan rumah secara berlebihan.
“Karena PON adalah tanggung jawab pemerintah, bukan sekadar bantuan. Anggaran untuk PON harus dipastikan adil dan seimbang, baik untuk PON di Papua, Aceh-Sumut, maupun nanti (PON XXII) di NTB dan NTT,” ujar Erni, wakil dari Kalimantan Tengah ini.(duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
