Komisi XI DPR: RUU HKPD Bisa Ciptakan Skema Fiskal yang Adil

Ketua Komisi XI DPR Fito Ganinduto.

Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Komisi XI DPR Fito Ganinduto yakin RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) bisa menciptakan skema fiskal yang adil di  semua daerah. RUU HKPD merupakan upaya memperkuat implementasi desentralisasi fiskal di daerah.

Beleid tersebut juga untuk menjamin kesinambungan fiskal secara nasional dari pusat hingga daerah.

Read More

“RUU HKPD ke depan akan dibutuhkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan perekonomian nasional di tengah perekonomian dunia yang tidak pasti, agar ada satu skema fiskal yang adil antara semua daerah,” kata Dito, di Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Menurut Dito, RUU HKPD merupakan bentuk integrasi dan penyempurnaan  UU No.33/2004 tentang perimbangan keuangan dan UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Dito berharap ketentuan yang termuat dalam RUU HKPD, terutama terkait dengan perpajakan, dapat menjadi jawaban atas masalah keterlambatan pencairan dana bagi hasil pajak antara provinsi dan kabupaten/kota.

Dia menambahkan, dengan RUU ini,  tidak ada lagi permasalahan keterlambatan bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota dan juga dapat memberikan pemanfaatan untuk pembangunan di daerah.

Dikatakan, RUU HKPD juga dapat menjadi modal kuat untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Alhasil, RUU HKPD dapat memberikan dampak pada pemerataan pelayanan publik yang optimal di seluruh wilayah NKRI.

Bahkan, RUU HKPD  diharapkan dapat menurunkan ketimpangan vertikal dan horisontal, meningkatkan kualitas belanja daerah, dan penguatan local taxing power, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.