Palembang, Sumselupdate.com – Tim Komisi IX DPR RI melakukan rapat dengar pendapat mengenai Kesehatan, Ketenagakerjaan, BNP2TKI, Pengawasan Obat-Obatan dan makanan, BKKBN, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, Tim Komisi IX DPR RI disambut langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel Mukti Sulaiman dan Asisten Kesra Ahmad Najib dan jajaran lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman mengatakan, banyak permasalahan yang dihadapi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan. Seperti, rakyat hanya memanfaatkan BPJS kesehatan pada saat akan berobat, dan setelah sembuh tidak bersedia membayar.
“BPJS memang kewalahan dalam melayani masyarakat maunya langsung ke Rumah sakit, tidak mau ke puskesmas,dan ini yang menjadi polemik dikalangan masyarakat” jelasnya saat pertemuan dengan anggota komisi IX DPR RI, Ruang Rapat Bina Praja Pemprov Sumsel, Senin (21/3).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Lesty Nuraini dalam rapat tersebut menyampaikan salah satu permasalahan di Sumsel adalah angka kematian ibu yang masih tinggi. Angka absolut pada tahun lalu 155 kini di 2016 menjadi 165 jiwa se Sumsel. Ini menurut Lesty sebetulnya masuk jalur hijau.
Lesty menerangkan minimnya pelayanan dibidang kesehatan ini disebabkan oleh pelayanan yang masih kurang, pelayanan kesehatan yang masih menumpuk di RSMH.
“Dalam hal ini kami mencari Jalan keluarnya yaitu akreditasi Puskesmas. Jadi diupayakan ditahun ini 44 Puskesmas akan diakreditasi, begitu pula seluruh rumah sakit yang ada di Sumatra Selatan,” ungkap Lesty.
Selain itu juga lesty menambakan perlu dibangunnya rumah sakit di kabupaten/kota di Sumsel agar penanganan terhadap pasien cepat ditangani.
Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumsel juga telah menyiapkan layanan kesehatan, seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk mensiasati Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih kewalahan menangani banyaknya permasalahan masyarakat dalam memperoleh kesehatan.
Untuk itu, pihaknya berusaha akan menangani permasalah kesehatan ini secara serius. Bahkan sebelum ada BPJS Kesehatan, Provinsi Sumatera Selatan sudah ada program berobat gratis hingga dirujuk keluar negeri.
“Kami sudah mengantisipasi dari awal. Karena tahu, BPJS tidak mungkin akan selesai hitungan 5 tahun menghandel kesulitan masyarakat. Untuk di Sumsel, setelah dipotong PNS, TNI/Polri, dsb, tinggal 4,5 juta masyarakat lagi yang dibiayai berobat gratis, indeksnya Rp5 ribu/orang/bulan,” ungkapnya. (adi)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
