Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung melalui Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah menyampaikan pelaporan kinerja Triwulan I pembentukan regulasi dan pembinaan hukum di wilayah Tahun 2026, Minggu (03/05/2026).
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Rahmat Feri Pontoh, menyampaikan bahwa pada periode Triwulan I Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Bangka Belitung tidak hanya melaksanakan tugas fasilitasi pembentukan regulasi di daerah, tetapi juga mengoptimalkan pelaksanaan program pembinaan hukum kepada masyarakat, meliputi pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), pelaksanaan bantuan hukum, serta penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di wilayah.
Dalam bidang pembentukan regulasi, Kanwil Kemenkum Bangka Belitung telah melaksanakan pengharmonisasian Ranperda/Ranperkada dan memfasilitasi perencanaan pembentukan produk hukum daerah berupa Naskah Akademik dan Ranperda.
Adapun pengharmonisasian terbanyak dilaksanakan terhadap Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, Kantor Wilayah juga memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik/Ranperda inisiatif DPRD Kabupaten Belitung, DPRD Kabupaten Bangka, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.
Dalam pelaksanaan program pembinaan hukum hingga Triwulan I Tahun 2026, pada aspek pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum), dari target 100 lembaga, telah terealisasi pembinaan paralegal Posbankum di Kabupaten Belitung sebanyak 49 desa dan kelurahan serta di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 39 desa, sehingga total capaian mencapai 88 desa dan kelurahan atau sebesar 88 persen.
Sementara itu, dalam pelaksanaan bantuan hukum hingga Maret 2026, tercatat sebanyak 65 perkara litigasi telah ditangani atau sebesar 24,55 persen dari target, serta 2 kegiatan non-litigasi dengan capaian 7,14 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa layanan bantuan hukum terus berjalan secara berkesinambungan, baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan, guna memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat.
Pada bidang pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), capaian kinerja bahkan melampaui target yang ditetapkan. Dari target 10 lembaga, pembinaan telah dilakukan kepada seluruh 18 anggota JDIH di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara daring pada 28 Januari 2026 dengan capaian 180 persen.
Selain itu, pembinaan secara langsung juga telah diberikan kepada 11 anggota JDIH atau sebesar 110 persen. Tidak hanya itu, Kanwil juga telah melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap 15 peraturan daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas regulasi di wilayah.
Kanwil Kemenkum Babel juga telah mendorong percepatan pengharmonisasian produk hukum daerah melalui evaluasi capaian Propemperda/Propemperkada pada Triwulan I.
Hal ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat memetakan rancangan produk hukum daerah prioritas serta meningkatkan komitmen dalam penyusunan regulasi sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
Atas pelaksanaan kinerja tersebut, capaian kinerja Triwulan I dalam pembentukan regulasi dan pembinaan hukum di wilayah Kanwil Kemenkum Babel memperoleh nilai sangat baik.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung, Johan Manurung, menyampaikan bahwa proses fasilitasi regulasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah telah berjalan dengan baik melalui sinergi bersama Kantor Wilayah.
“Sinergi ini sudah berjalan dan akan terus ditingkatkan agar menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, inklusif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ujar kakanwil.(rel)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
