Jakarta, Sumselupdate.com – Ketua Umum (Ketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengatakan, fenomena mengantre berjam-jam mendapatkan minyak goreng (migor)hingga menimbulkan korban jiwa sudah mengganggu secara sosial dan politik.
Hal ini sangat mempermalukan Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 Tahun 2022, apalagi Indonesia juga dikenal sebagai penghasil sawit terbesar di dunia.
“Pemandangan yang kita tonton sekarang antre minyak goreng, sampai ada korban jiwa meninggal, menurut saya sudah mulai mengganggu secara sosial politik,” kata Anis Matta dalam Gelora Talk bertajuk “Harga-harga Meroket Rakyat Menjerit, Dimanakah Negara?, Rabu (16/3/2022).
Menurut Anis Matta, pemandangan seperti ini, mestinya diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan dampak secara sosial dan politik yang bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk menjatuhkan pemerintah.
“Semua dampak pergerakan sosial yang mungkin timbul akibat situasi kelangkaan dan naiknya harga bahan pangan, harus diantisipasi. Bila tidak, ada kemungkinan situasi tersebut dimanfaatkan secara politik,” katanya.
Dikatakan, gangguan politik dari antrean minyak goreng sudah mulai dirasakan. Situasi kejiwaan masyarakat akibat tekanan harga-harga jika terus dibiarkan menyebabkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah semakin menurun.
“Ini sudah menjadi suatu peringatan yang sangat penting,”tuturnya.
Kelangkaan migor, lanjut Anis, juga bisa memicu kenaikan harga dan kelangkaan bahan pangan lain.
Apalagi kebutuhan bahan pangan di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi dari impor.
“Kita tidak lagi bicara soal harga dan ketersediaan saja, tapi kita harus melihat persoalan ini secara komprehensif. Negara yang punya populasi besar seperti Indonesia, memiliki masalah kedaulatan pangan, karena ini belum menjadi prioritas agenda pemerintah,” jelasnya.
Partai Gelora berharap kemandirian nasional dalam ketahanan pangan bisa menjadi agenda prioritas pemerintah. Karena, Indonesia terbukti memiliki persoalan ketergantungan pangan dari negara lain.
Masalah pangan hendaknya tidak dilihat sebagai persoalan ekonomi, tapi sudah menjadi masalah keamanan nasional, sehingga butuh perhatian serius pemerintah.
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, lonjakan harga dan kelangkaan sejumlah komoditas pangan diprediksi akan terus berulang, karena ketahanan pangan Indonesia sangat rapuh.
“Fenomena ini saya kira memang berulang dan akan terus berulang. Bahkan akan menjadi fenomena abadi seperti nama saya. Mengapa? Karena ini cerminan dari rapuhnya ketahanan pangan Indonesia yang terjadi saat ini,” ujar Tulus.
Pemerintah, menurut Tulus, belum berhasil mewujudkan ketahanan pangan dan belum mampu berdaulat di dalam komoditas pangan, karena masih tergantung impor.
Tulus menyebut kebijakan HET maupun intervensi pasar yang telah diambil pemerintah selama ini seperti dalam kasus minyak goreng, tidak akan efektif karena barangnya tidak dipegang pemerintah. Selain itu, kebijakan yang diambil justru melawan pasar dan tidak market friendly.
Tulus menilai kebijakan tersebut, hanya sekedar coba-coba dan terkesan politis. Sebab, permasalahan dari sisi hulunya tidak disentuh pemerintah. Jika timbul kontroversi di masyarakat, maka akan ada yang tampil tiba-tiba untuk mengatasi hal ini.
Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menambahkan, pemerimtah tidak cukup mampu untuk mengendalikan pasar. Hal itu terlihat dengan munculnya monopoli, kartel dan mafia dalam hampir setiap produk yang ada di pasar.
“Selama hal ini masih ada, maka gejolak harga bahan pangan akan terus terjadi. Lonjakan harga pangan akan terus terjadi dari waktu ke waktu, sebab kebijakan untuk menghadapi hal itu juga tidak pernah berubah secara signifikan,” tegas Pieter.
Dikatakan, inflasi Indonesia dipengaruhi oleh gejolak harga bahan pangan dan barang-barang bersubsidi. Bila subsidi atas barang-barang tersebut dicabut atau dikurangi, maka akan mempengaruhi harga barang lain untuk bergejolak.
Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSINDO ) Hasan Basri mengungkapkan, para pedagang selama ini yang kerap disalahkan terhadap kelangkaan komoditas pangan seperti minyak goreng. Bahkan dituduh melakukan penimbunan dan menaikkan harga semena-mena.
“Kita mengambil dari produsen-produsen besar, kami tidak bisa menaikkan harga barang, harganya sudah ditentukan 5 persen dari HET, itu sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Hasan Basri.
Kondisi sebenarnya, kata Basri, stok minyak goreng langka dari produsen, sehingga pedagang diminta menunggu dalam kurun 1-2 minggu, paling lama satu bulan untuk mendapatkan pasokan minyak goreng secara normal.
“Jadi kita menunggu kondisi stabil, seperti itulah yang dirasakan pedagang,” katanya.
Hasan mengatakan, para pedagang tidak paham terhadap persoalan politik dan ekonomi yang sedang terjadi saat ini. Para pedagang berharap hanya bisa berjualan dan bisa menghidupi keluarganya secara layak. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
