Ketua MPR: Kadangkala Pertanyaan Lembaga Survei Bisa Menyebabkan Kesalahpahaman

Focus Group Discussion (FGD) MPR RI bertema 'MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif', di Press Room MPR RI, Senin (18/10/21).

Jakarta, Sumselupdate.com — Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyoroti hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menyebutkan mayoritas responden menolak amandemen.

“Kadang pertanyaan survei bisa menjebak dan menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat. Kehadiran PPHN tidak membuat presiden bertanggungjawab kepada MPR RI, melainkan tetap bertanggungjawab kepada rakyat. Presiden juga tetap menyampaikan janji politik dalam kampanye. Karena kehadiran PPHN tidak menghilangkan ruang kreatifitas calon presiden dan wakil presiden dalam menyusun visi, misi, dan program pembangunannya. Jadi, jika pertanyaan surveinya diubah ‘Apakah bangsa Indonesia memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang atau pokok-pokok haluan negara?’ hasilnya pasti mayoritas responden menjawab, sangat perlu. Karena rakyat tidak ingin negara berjalan tanpa haluan. Jadi, jangan dibalik-balik,” ujar Bamsoet dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR RI bertema ‘MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif’, di Press Room MPR RI, Senin (18/10/21).

Read More

Turut hadir sebagai narasumber antara lain, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Staf Ahli Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bidang Hubungan Kelembagaan Diani Sadiawati, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim, dan Moderator Diskusi Manuel Kaisiepo. Hadir pula Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, aktualisasi PPHN dalam paradigma negara Pancasila mengisyaratkan lima fungsi. Pertama, sebagai mekanisme demokrasi dan alat komunikasi dengan rakyat yang mampu menampung aspirasi seluruh rakyat.

Kedua, menjadi media penghubung dan media interaksi bagi bertemunya berbagai arus pemikiran masyarakat dari segala lapisan, etnis, wilayah, maupun golongan.

Ketiga, berfungsi menjadi saluran aspirasi bagi kelompok minoritas atau kelompok marginal. Keempat, menjadi alat komunikasi dalam menghimpun dan mempersatukan semua elemen bangsa dan daerah.

Kelima, menjalankan fungsi representasi serta fungsi permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia.

Dikatakan, dalam seri diskusi FGD sebelumnya yang juga membahas PPHN, salah satu gagasan yang mengemuka dari Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis IPB University sekaligus Ketua Dewan Pakar dan Ketua Harian Brain Society Center Didin S. Damanhuri, mengatakan adanya pandangan PPHN perlu dirumuskan melalui langkah konsensus. Wujud mendasarnya adalah musyawarah untuk mufakat oleh perwakilan rakyat, sebagaimana semangat pendirian bangsa yang tertuang dalam rumusan sila keempat Pancasila.

“Permusyawaratan di dalam sebuah lembaga yang inklusif dalam ketatanegaraan Indonesia kontemporer, yang paling ideal dan mendekati cita para pendiri negara-bangsa, adalah melalui MPR RI. Keberadaan MPR dinilai sebagai lembaga negara yang paling tepat untuk menginisiasi agenda-agenda yang dibutuhkan untuk merumuskan PPHN. Lembaga MPR yang beranggotakan seluruh anggota DPR dan anggota DPD, merupakan lembaga perwakilan terlengkap yang dapat merepresentasikan kedaulatan rakyat, karena dalam diri MPR tidak saja ada representasi rakyat Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga ada representasi rakyat Indonesia di tiap-tiap daerah,” jelas Bamsoet.

Diani Sadiawati menuturkan, China, Malaysia, Singapura merupakan beberapa negara yang memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Sementara Indonesia, penyusunan perencanaan pembangunan dilakukan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

“Langkah MPR RI yang akan merumuskan dan menetapkan PPHN, sejalan dengan arahan SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang mengedepankan prinsip No one left behind yang bermakna tidak ada satupun yang tertinggal, terlupakan atau terpinggirkan. Mengingat keberadaan MPR RI sangat lengkap, terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI,” tegas Diani.

Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, MPR akan menjadi lembaga perwakilan yang inklusif dan berperan efektif merumuskan dan menetapkan PPHN apabila keterwakilannya lengkap, mencerminkan representasi dari seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Untuk itu, selain terdiri dari anggota DPR yang berasal dari partai-partai politik, harus ada Utusan Golongan (UG) dan Utusan Daerah (UD).

“Semua anggota MPR dari DPR, harus dipilih melalui pemilu yang demokratis, fair, dan terbuka. Sementara semua anggota yang berasal dari Utusan Golongan dan Utusan Daerah ditunjuk berdasarkan meritokrasi oleh kelompok/institusinya masing-masing, bukan oleh eksekutif seperti eranya Bung Karno dan Pak Harto,” kata Kiki Syahnakri. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.