Bandung, Sumselupdate.com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, Undang-Undag Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 tidak memiliki aturan yang mengatur bila Pemilihan Umum (Pemilu) tidak bisa dilaksanakan tepat waktu. Jadi masih ada celah.
“Kita kan nggak pernah membayangkan, dan saya yakin para pembuat UUD dulu belum membayangkan ke arah itu. Tetapi kalau kita bicara soal ini pasti jadi ramai,” kata Bamsoet dalam acara Media Gathering MPR RI bertema ‘Peran Media Mewujudkan Rumah Kebangsaan MPR RI’ di Lembang, Bandung, Jumat (18/3/2023).
Kendati begitu lanjut Bamsoet, MPR RI harus berani memasuki wilayah institusi untuk berjaga-jaga. Karena dalam konstitusi dibilang masa jabatan presiden berakhir 20 Oktober setiap lima tahun sekali.
“Menurut saya, semua pihak harus berani menyiapkan diri dan bicara terbuka dengan kenyataan tersebut. Coba bayangkan kalau Covid-19 baru mulai hari ini, apakah dimungkinkan 2024 digelar Pemilu. Karena bencana pandemi berskala nasional,” kata Politisi Partai Golkar itu.
Kalau bencana skala kecil seperti di beberapa daerah, Pemilu di wilayah tersebut bisa ditunda.
Dikatakan TAP MPR RI hanya diatur untuk pemberhentian presiden dan pengangkatan presiden dalam masa jabatan. Tetapi, pelantikan presiden di awal jabatan tidak ada. Yang ada hanya mengatakan sumpah di depan Parlemen MPR RI, di depan Ketua Mahkamah Agung. Tidak ada Surat Keputusan atau SK. Tidak ada TAP MPR RI-nya, yang ada hanya keputusan KPU.
“Kalau terjadi apa-apa, bagaimana mencabutnya? Jadi ada hal-hal yang harus kita bicarakan dari awal. Tetapi harus kita bicarakan,” tambahnya.
Diakui keinginan untuk memiliki rencana jangka panjang berdasarkan aspirasi dari kelompok masyarakat, pemuka agama termasuk akademisi.
Untuk itu, perlu menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara/PPHN, agar bangsa ini tidak maju mundur, melainkan ada kesinambungan dan keselarasan antara pusat dan daerah, antara periode yang satu dengan periode selanjutnya.
“Ini juga penting. Tetapi lagi-lagi ini harus melalui amandemen yang harus lebih afdol, karena jangankan lain partai, satu partai saja bisa berbeda. Kita juga harus menetapkan program pusat dengan turunan di bawah harus selaras,” kata Bamsoet. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
