Jakarta, sumselupdate.com – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyayangkan peristiwa bentrokan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau antara warga dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Menurut Puan, perlu pendekatan secara humanis yang mengedepankan persuasi dengan warga.
“Sekalipun ada penolakan dari masyarakat, tidak perlu tindakan represif. Seharusnya aparat lebih humanis dan bersifat persuasif berdialog bersama warga,” kata Puan di Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Sebagaimana diketahui, bentrokan dipicu oleh penolakan masyarakat adat Pulau Rempang atas Pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare. Proyek yang dilabeli dengan proyek strategis nasional untuk membangun kawasan industri, perdagangan, dan wisata itu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023 sebagai Rempang Eco City.
Bentrokan terjadi saat tim gabungan berusaha menerobos masyarakat yang berjaga di Jembatan IV Barelang Pulau Rempang karena menolak dilakukan pengukuran dan pemasangan batok di wilayah tersebut.
Pemblokiran dilakukan warga dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan menuju kawasan Rempang.
Meski begitu, petugas tetap memaksa masuk memasang patok, dan menembakkan gas air mata serta water cannon untuk melerai kericuhan.
Akibat tembakan suara letupan dari gas air mata, siswa-siswa SD di Pulau Rempang berteriak histeris ketakutan. Tak hanya itu, sejumlah siswa SMPN 22 yang berjarak 100 meter dari ruas Jalan Trans Barelang turut menjadi korban bentrok tersebut.
Uap gas air mata yang ditembakkan ke udara terbawa ke kompleks sekolah dan membuat siswa dan guru nyaris pingsan, bahkan sampai lari ke kawasan hutan untuk menghindari udara pengap akibat gas air mata. Dikatakan, penggunaan gas air mata mestinya tidak lagi dilakukan.
“Apabila memang ada kericuhan, gunakan pendekatan lain. Seharusnya kita belajar dari pengalaman bahwa penggunaan gas air mata bisa berdampak fatal,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Mantan Menko PMK ini menilai, penolakan dalam pembangunan biasa terjadi. Penolakan tersebut kata Puan, harus disikapi dengan cara-cara kemanusiaan dan bersifat persuasif.
“Apalagi jika pembangunan demi peningkatan perekonomian rakyat, jangan sampai merugikan rakyat,” tegasnya.
Dia juga menekankan pentingnya kajian sosial budaya mengingat Pulau Rempang erat dengan keberadaan masyarakat adat yang berusaha mempertahankan ruang hidup mereka.
Puan meminta Pemerintah agar mencari jalan tengah terkait permasalahan ini, termasuk bagaimana menyikapi respons warga menolak direlokasi.
“Daerah Rempang memiliki kekayaan budaya yang unik. Pemerintah harus menghargai dan melindungi warisan budaya ini dalam proses pembebasan lahan. Ini harus dilakukan dengan hormat dan penuh kehati-hatian,”tutur Puan.
Aparat keamanan pun diingatkan kembali untuk bersikap lebih humanis dan persuasif dari pada memaksa masuk. Hal ini, sesuai dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menyebut musyawarah dan sosialisasi harus menjadi prioritas menyelesaikan masalah.
“Pendekatan humanis dan persuasif dalam pembebasan lahan di Rempang Batam perlu dilakukan untuk menghindari bentrokan dan perlawanan yang berpotensi berakhir dengan korban,” tegas cucu Bung Karno tersebut. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
